Yamaha Lexi

Setelah ke 2 Menteri, Kivlan Zen Minta Perlindungan kepada DPR

  Senin, 17 Juni 2019   M. Naufal Hafiz
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019). Polisi menahan Kivlan Zen di tahanan Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan karena disangka memiliki dan menguasai senjata api yang terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Komisi II DPR setelah sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu.

"Sampai saat ini belum ada balasan dari pak Wiranto, tapi kita sudah masukan lagi surat perlindungan hukum ke DPR Komisi II dan Kementerian Pertahanan kita masukkan lagi," kata Kuasa Hukum Kivlan Muhammad Yuntri di Polda Metro Jaya, Senin (17/6/2019).

AYO BACA : Polisi Amankan Seorang Kader Parpol Terduga Pemberi Dana ke Kivlan Zen

Yuntri berharap Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat itu mendapatkan perlindungan dari negara, sebab kasus yang menimpa purnawirawan TNI itu merupakan masalah keamanan negara.

Selain meminta perlindungan ke institusi negara, Kivlan juga ingin penyidik melakukan gelar perkara secara transparan. Pasalnya, kata Yuntri, kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus tersangka Iwan Kurniawan, anak buah Kivlan.

AYO BACA : Wiranto: Secara Pribadi Saya Maafkan Kivlan Zen

"Ini yang kita minta gelar perkara sesegera mungkin tentang kinerja polisi. Jadi, kalau seandainya diuji dengan gelar perkara kepada penyidik secara terbuka dan transparan agar semua jelas dan kita nguji juga. Kalau enggak terbukti ya SP3 dong," pungkas Yuntri.

Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal pada Rabu, 29 Mei 2019. Kivlan ditahan di Rumah Tahanan Guntur selama 20 hari.

Selain kepada Menkopolhukam dan Menhan, surat permohonan perlindungan hukum juga dikirim kepada Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.

AYO BACA : Kivlan Zen Kembali Diinterogasi Terkait Aliran Dana dari Habil Marati

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar