Yamaha Lexi

Pelaku Hoaks Server KPU Menangkan Salah Satu Capres Ditangkap Polisi

  Senin, 17 Juni 2019   M. Naufal Hafiz
Tersangka hoaks server KPU, EW, di Gedung Bareskrim, Jakarta, Senin (17/6/2019). (ANTARA/Dyah Dwi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Seorang pria berinisial WN (54) yang menyampaikan informasi bahwa server KPU telah diatur untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilpres 2019 ditangkap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kami melakukan penangkapan terhadap saudara WN di daerah Solo, kami menangkap pada 11 Juni pukul 21.45 WIB di jalan Mangunreja, RW 01 RW 01, Kelurahan Mojogeli, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali," ujar Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Rickynaldo Chairul di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/6/2019).

AYO BACA : Untuk Bantah Dalil Prabowo-Sandi, Kuasa Hukum Jokowi Siapkan Kejutan

Tersangka disebutnya mengakui data yang disampaikan diterimanya dari media sosial, tanpa melakukan penelitian sendiri.

Tersangka WN yang merupakan anggota tim teknologi dan informasi salah satu pasangan calon itu menyampaikan hoaks tujuh lapis server KPU bocor sehingga diketahui sudah ada pengaturan untuk kemenangan salah satu calon.

AYO BACA : KPU Nyatakan Siap Ladeni Tudingan Curang Kubu Prabowo

Selanjutnya, pada 3 April 2019, hoaks yang disampaikan itu viral di sejumlah media sosial, yakni Twitter, Instagram dan Facebook.

Beberapa hari setelah viral, dua tersangka penyebar informasi soal server, yakni EW ditangkap di Depok, Jawa Barat, dan RD ditangkap di Lampung.

Sementara itu, dari tersangka EW, polisi menyita tiga telepon genggam, dua kartu SIM dan dua unit kartu ATM.

"Untuk tersangka, atas perbuatannya kami menjerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian ditambah pasal 310 KUHP dan atau 311 dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman penjara setinggi-tingginya hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta," ujar Rickynaldo.

AYO BACA : Jubir TKN: Bambang Widjojanto Salah Kaprah Soal BUMN

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar