Yamaha Lexi

Pemkot Bandung Mengubah Nomenklatur Beberapa Perusahaan Daerah

  Senin, 17 Juni 2019   Anya Dellanita
Wali Kota Bandung, Oded M Danial.

BATUNUNGGAL, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota Bandung berencana mengubah beberapa Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Pengubahan itu dilakukan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Menurut Wali Kota Bandung, Oded M Danial, usulan perubahan itu dibicarakan dalam rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Oded mengusulkan pengubahan tiga perusahaan daerah yakni PDAM, PD BPR dan PD Pasar menjadi Perumda kepada DPRD Kota Bandung. Pengubahan nomenklatur tersebut kemudian disetujui menjadi Raperda dan akan dibahas nantinya.

BUMD mengubah nomenklatur karena ada aturan batu. Kita ikuti tuntutan dari amanat. Agar kita melaksanakan secara teknis tidak bertentangan, ujar Oded di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (17/6/2019).

Oded berharap pengubahan tersbeut dapat meningkatkan kinerja BUMD. Pemerintah memang berharap semua BUMD milik Kota Bandung bisa berjalan sehat. 

Saya harap perubahan ini kedepannya diharapkan bukan hanya sekedar perusahaan daerah. Saya harap terutama semuanya bisa menjadi perusahaan daerah yang sehat, kata Oded.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pengubahan nomenklatur ini pada dasarny tidak berubah secara signifikan. Malah, akan memudahkan setiap perusahaan daerah meningkatkan kinerja usahanya. 

Ema melanjutkan, berubahnya PD menjadi Perumda mewajibkan setiap BUMD di Kota Bandung tetap memerhatikan layanan kepada masyarakat, misalnya PDAM dan juga PD Pasar. Meskipun begitu, pendapatan tetap didorong.

Tapi di satu sisi roh pendapatan juga kita dorong, katanya.

Menurut Ema, Wali Kota Bandung juga akan memiliki posisi strategis dalam setiap BUMD. Hal ini demi melakukan pengawasan lebih baik dari masing-masing BUMD. 

Wali kota juga jadi organ (dalam BUMD), dulu kan tidak. Sekarang posisinya jadi KPM (kuasa pemilik modal). Jadi bisa melakukan koreksi, tutur Ema. 

Ema juga berharap, semua BUMD bisa memiliki kemandirian yang baik. Selain itu, tidak selalu bergantung dengan penyertaan modal yang dikucurkan Pemkot Bandung. 

Fungsi pelayanan publik sesuai peran dan terutama aspek pendapatan bisa lebih baik, tutur Ema.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar