Yamaha NMax

Pengamat: Kubu Prabowo Sebaiknya Tidak Mengatakan TSM

  Jumat, 14 Juni 2019   M. Naufal Hafizh
Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran, Indra Perwira, mengatakan seharusnya tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa tidak fokus mengatakan masalah kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dia menilai, lebih baik kubu Prabowo memaparkan bukti-bukti adanya dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Langkah itu, menurut dia, lebih baik dilakukan daripada hanya mengatakan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kubu Prabowo sebaiknya tidak mengatakan TSM karena ini jebakan karena kalau tidak termasuk TSM maka bisa jadi pelanggaran dan kecurangan Pemilu tidak terlihat sama sekali," kata Indra saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

AYO BACA : Kuasa Hukum Prabowo Katakan Tidak Akan Kalah Lagi di MK

Dia menilai, seharusnya kubu Prabowo-Sandi membuktikan adanya dugaan kecurangan Pemilu yang dilakukan KPU di daerah mana saja, lalu meminta penghitungan suara ulang.

Dia menilai, kesalahan itu bisa disebabkan berbagai sebab seperti salah memasukan data, salah hitung, atau sengaja dicurangi.

"Kalau dicari kecurangan akan susah karena yang diajukan adalah TSM, dan itu sulit dibuktikan. Terstruktur itu kan harus ada komando dari atas, sistematis itu ada pola, dan masif itu dilakukan di 50 persen daerah," tuturnya.

Indra menilai, Prabowo-Sandi seharusnya membuktikan kalau KPU dianggap salah karena yang digugat adalah KPU sehingga untuk apa tuduhan TSM ditujukan kepada Jokowi yang merupakan kompetitor di Pemilu Presiden.

AYO BACA : Pernyataannya Dikutip Tim Prabowo: Yusril: Sudah Tidak Relevan

Menurut dia, kalau TSM terbukti dan benar dilakukan aparat polisi, itu tidak ada hubungannya dengan KPU dan tidak bisa membuktikan lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki kesalahan.

"Hakim itu penafsirannya sistematis, dalam sistem pemilu kita ada yang bertanggung jawab kalau ada kecurangan yaitu Bawaslu sampai akhir jelang penetapan suara. Bawaslu tidak pernah sebut ada kecurangan lalu bagaimana tim sukses bisa mengatakan ada kecurangan," ucapnya.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi membacakan pokok permohonan di sidang pendahuluan gugatan PHPU Pilpres 2019.

BPN sebagai pihak pemohom menyinggung soal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif atas pemilu yang bebas dan rahasia.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyampaikan pihaknya dalam pokok permohonan ini mendalilkan adanya pelanggaran TSM atas asas pemilu bebas dan rahasia yang dilakukan Capres Paslon 01 Joko Widodo.

BW mengatakan, beberapa saat menjelang hari pencoblosan, Capres Paslon 01 secara terus menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih.

BPN juga menduga adanya keterlibatan Polri dan Badan Intelijen Negara dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

AYO BACA : Dalil Gugatan Ditujukan untuk Jokowi-Ma'ruf, KPU Tak Merasa Jadi Termohon

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar