Yamaha NMax

Pernyataannya Dikutip Tim Prabowo: Yusril: Sudah Tidak Relevan

  Jumat, 14 Juni 2019   M. Naufal Hafizh
Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kiri) bersama Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan (kedua kiri) dan tim menyerahkan draf bukti-bukti keterangan selaku pihak terkait dalam PHPU Pilpres 2019 kepada petugas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/6/2019). TKN menyerahkan bukti-bukti jawaban atas materi gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). (AN

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, menilai pernyataannya tahun 2014 yang dikutip tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum, Jumat (14/6/2019) hari ini, sudah tidak relevan.

"Sudah tidak relevan. Omongan saya itu tahun 2014. Setelah ada UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), sudah tidak relevan," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Jumat.

AYO BACA : Yusril: Semua Dalil BPN Hanya Asumsi Lemah

Dalam sidang pendahuluan di MK, kuasa hukum Prabowo-Sandi Teuku Nasrullah sempat mengutip pernyataan sejumlah ahli hukum tata negara, salah satunya pernyataan Yusril Ihza Mahendra tahun 2014 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terbatas pada mengadili perselisihan perolehan suara Pemilu.

Yusril menyatakan itu kala menjadi saksi sidang MK untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Tahun 2014.

AYO BACA : Bambang Widjojanto Tuding Jokowi Gunakan APBN untuk Kampanye

Menurut Yusril, ibarat sebuah hadis, pernyataan itu dikeluarkan lantaran ada penyebabnya. Dia mengaku menyatakan hal itu lantaran pada 2014 tidak jelas siapa yang berwenang mengadili perkara kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kalau orang belajar hadis itu ada sebab-sebab kenapa hadis diucapkan. Omongan saya tidak relevan dikemukakan sekarang," ucap dia.

Dia menekankan, setelah ada UU Pemilu, sudah jelas kewenangan dalam penyelesaian setiap pelanggaran pemilu.

"Misalnya, pelanggaran administarif itu menjadi kewenangannya Bawaslu dan PTUN, kemudian pelanggaran pidana seperti money politic kewenangan Gakkumdu dan diserahkan ke polisi serta jaksa," jelasnya.

AYO BACA : 161 Kasus Gratifikasi Idulfitri Senilai Rp124 Juta Telah Dilaporkan ke KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar