Yamaha NMax

Bupati Tasik Larang Pegawainya Unjuk Rasa di MK

  Kamis, 13 Juni 2019   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi gedung MK.

TASIK, AYOBANDUNG.COM -- Bupati Tasikmlaya, Ade Sugiato melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berunjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019. Tidak hanya memberikan contoh terdepan dalam kebaikan, ASN juga tidak diperbolehkan meninggalkan tugas negara hanya untuk aksi yang bisa saja berujung rusuh.

AYO BACA : Prabowo Klaim Menang 52% dalam Formulir C1 yang Diserahkan ke MK

"Aparatur sipil negara harus paling depan memberi contoh yang baik, Siapapun yg berangkat ke Jakarta termasuk ASN untuk demo apalagi rusuh akan dikenai sanksi, bukan dari Bupati tapi aturan kepegawaian mengatur sanksinya karena yg bersangkutan tinggalkan tugas" menurut Ade usai menghadiri apel pergeseran pasukan dan halal bilhalal di Mapolres Tasikmalaya, Kamis (13/06/19).

AYO BACA : Forkopimda Kabupaten Bogor Imbau Warganya Tidak ke MK

Ade mengingatkan masyarakat Tasikmalaya untuk menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebagai warga negara yang taat akan patuh terhadap putusan MK yang mengikat seluruh masyarakat, bukan hanya para pihak yang berselisih.

"Korelasinya mari masyarakat Tasikmalaya jaga ketertiban keamanan persaudaraa , semua tidak jadi bagian pengacau perusuh  perusak. Saya yakin MK sebagai lembaga yang tidak akan digoyahkan oleh aksi demo atau oleh penguasa sekalipun" tambah Ade.

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra, mengimbau agar masyarakat tidak berangkat ke Jakarta untuk unjuk rasa terkait sengketa pemilu 2019. Selain percayakan proses hukumnya pada Mahkamah Konstitusi, merawat persatuan merupakan tugas seluruh warga bangsa.

"Saya imbau tidak berangkat ke Jakarta untuk unras terkait sengketa pilpres di MK, lebih baik aktifitas seperti biasa dan tetap jaga kerukunan" ujar Doni.

AYO BACA : Komisioner KPU Mengaku Heran dengan Tuduhan Kubu Prabowo

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar