Yamaha Lexi

Parliamentary Threshold Memutus Harapan Parpol

  Jumat, 07 Juni 2019   Rizma Riyandi
Ilustrasi Pemilu (ayobandung.con/Attia Dwi Pinasti)

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Wakil Presiden (Pilwapres), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi,Kabupaten dan kota, telah terselenggaran dengan lancar, tertip dan aman pada 17 April 2019.

Pemilu serentak tahun 2019 ini adalah merupakan Pemilu yang cukup rumit, karena dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di tanah air, baru pemilu kali ini, melakukan pemilihan lima perwakilan rakyat dimasing masing lembaga, dilaksanakan secara serentak, mulai dari memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota secara bersamaan.

Akibat rumitnya pelaksanaan Pemilu kali ini, membuat proses penghitungan suara dimasing masing Tempat Pemilihan Sura (TPS), memakan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan Pemilu dibuka pada pukul 07.00 Wib, sampai berakhirnya proses penghitungan suara, dengan segala tetek bengek administrasinya, prosesnya baru selesai pukul 03.00 Wib dinihari, bahkan ada yang sampai pada pukul 07.00 Wib besok harinya.

Dalam perjalanan sejarah Pemilu di Indonesia, baru Pemilu serentak tahun 2019 ini yang banyak memakan korban jiwa, terutama dari personil penyelenggara Pemilu di masing masing TPS di Kelurahan dan Desa dengan jumlah mencapai sekitar 553 orang.

Penurut pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninggalnya para personil penyelenggara pemilu ini, selain disebabkan kelelahan dan adanya dikarenakan kecelakaan dan kekerasan. Dalam menjalankan tugas yang diembankan oleh Negara kepada mereka.

Sungguh sangat miris dengan banyaknya personil penyelenggara Pemilu meregang nyawa dalam menjalankan tugasnya dikarenakan kelelahan dalam menjalankan tugasnya, tanpa ada antisipasi sebelumnya dari pihak KPU.

Seharusnya KPU melakukan antisipasi sedini mungkin terhadap bakal jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaan Pemilu ini. Setidaknya jauh hari KPU melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para personil penyelenggara Pemilu khususnya yang bertugas di TPS TPS yang ada diselurh Indonesia. Atau menempatkan para medis dan ambulans di TPS, setidaknya paramedic dan ambulan itu melayani sepuluh atau dua puluh TPS dikelurahan dan desa. Karena sebelumnya KPU telah melakukan sosialisasi tentang tugas tugas yang akan dijalankan oleh para personil penyelenggara Pemilu di 3500 TPS. Namun KPU tidak mencatat adanya petugas yang kelelahan dalam melaksanakan tugasnya pada sosialisasi itu.

Terlepas dari duka yang menyelimutui pelaksanaan Pemilu serentah tahun 2019, Pemilu yang telah diselenggarakan kali ini, juga sebagai tolak ukur bagi Parpol dalam menempatkan para kadernya untuk duduk di Lembaga Legeslatif yang bernama DPR berdasarkan diberlakukannya Ambang Batas Parlemen (Parliamentasry Thresold) sebesar 4 %. Patokan besaran Ambang Batas Parlemen ini berdasarkan Undang Undang  (UU) Nomor : 7 Tahun 2017, pada Pasal 414, Tentang Undang Undang Permilu.

Pada hal sebelumnya Ambang Batas Parlemen berdasarkan UU nomor : 10 tahun 2008,  ditetapkan 2,5 % suara syah nasional. Kemudian melalui UU nomor : 8 Tahun 2012, Ambang Batas Parlemen naik menjadi 3,5 %.

Ambang Batas Parlemen sebesar 3,5 % ini berlaku secara nasional dan Daerah. Tidak saja untuk DPR RI, tapi juga berlaku bagi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia. Akibatnya hal ini memberatkan para Parpol, terutama dalam menempatkan para kadernya di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penetapan Ambang Batas 3,5 % yang juga berlaku bagi daerah, mendapat protes dari para Parpol peserta Pemilu. Sebanyak empat belas Parpol beramai ramai melakukan gugatan melalui permohonan Judicial Riview (Uji Materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian mengabulkan gugatan para Parpol tersebut dengan ketentuan Ambang Batas Parlemen sebesar 3,5% hanya berlaku untuk tingkat nasional dan tidak berlaku untuk tingkat daerah.

Ketidakadilan

Diberlakukannya Ambang Batas Parlemen sebesar 4% untuk nasional jelas memberatkan para Parpol, khususnya bagi Parpol baru. Ambang Batas Parlemen 4 % dianggap tidak adil bagi Parpol baru yang ikut dalam pelaksanaan Pemilu. Ambang Batas Parlemen 4 % inipun kemudian diprotes oleh gabungan para Parpol baru dengan mengajukan uji Materiil terhadap UU Pemilu itu ke MK. Namun permohonan para Parpol baru untuk menggugat ambang batas 4 % melalui uji materiil ditolak oleh MK.

Penolakan MK ternyata tidak menyurutkan upaya Parpol baru untuk mengajukan kembali uji materiil. Sepanjang tahun 2009 – 2014 tercatat empat kali MK menerima permohonan Judicial Riview dari Parpol baru. Dan teranyar tahun 2018 Partai Garuda mengajukan hal yang sama, akan tetapi semuanya kandas ditangan para hakim konstitusi.

Penolakan yang dilakukan oleh  hakim MK, karena hakim MK menilai bahwa Ambang Batas Parlemen, merupakan hukum terbuka (Open Leghal Policy) dari pembuat UU. Artinya mau dilakukan atau tidak dilakukan Ambang Batas Parlemen tetaplah konstitusional.

Akibat dari penolakan yang dilakukan oleh MK , jelas berdampak terhadap perolehan kursi para Parpol untuk  menempatkan kader kadernya di DPR RI. Dan sekaligus memutus asa para kader kader Parpol yang tidak memenuhi Ambang Batas Parlemen untuk bercokol dikursi empuk DPR RI.

Dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, berdasarkan pengumuman KPU, ada tujuh Parpol yang tidak lolos Ambang Batas Parlemen, dan gagal untuk mengantarkan para kadernya ke DPR RI.

Dari ketujuh Parpol itu, terdapat tiga Parpol lama, diantaranya, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, dan PKPI, dan empat partai baru. Perindo, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wisnu AJ
Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar