Yamaha NMax

AJI Bandung Ingatkan Perusahaan Media Bayar THR Jurnalis

  Selasa, 28 Mei 2019   Nur Khansa Ranawati
Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Bandung, Iman Herdiana, Ketua AJI Bandung, Ari Syahril saat menggelar konferensi pers soal THR pekerja media di Kafe KaKa, Selasa (28/5/2019) . (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung mengingatkan perusahaan media untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada para jurnalis. Permintaan tersebut disuarakan menjelang momen perayaan hari raya Idulfitri tahun 2019 yang akan tiba dalam hitungan hari.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan, AJI Bandung meminta seluruh pengusaha media untuk patuh pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Besaran THR yang harus dibayarkan adalah satu kali gaji (take home pay) atau akumulasi rata-rata honor berita yang tidak boleh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Upah minimal sekurang-kurangmya adalah UMK. Kalau upahnya yang dibayarkan per berita, kalau di atas UMK, (hitungannya) rata-rata rekap setahun dibagi dan dirata-ratakan per bulan, itu yang harus dibayarkan perusahaan. Kalau angkanya di bawah (UMK) minimal harus dengan UMK Kota Bandung, kata Ketua AJI Kota Bandung, Ari Syahril saat menggelar konferensi pers di Kafe KaKa, Selasa (27/5/2019).

AYO BACA : AJI Kecam Dugaan Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Mayday di Bandung

Tuntutan kedua, AJI meminta seluruh pengusaha media untuk tidak membeda-bedakan status Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Menurut AJI, baik pekerja tetap atau yang berstatus kontrak, koresponden dan kontributor tetap berhak menerima THR.

Selanjutnya, AJI meminta seluruh pemilik dan manajemen media untuk melindungi pekerjanya dengan jaminan sosiaI sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perusahaan media juga wajib untuk memenuhi standar perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Lebih jauh, AJI mendesak Bagian Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan media terkait hak normatif pekerja media dan memberikan sanksi tegas jika menemukan pelanggaran.

AYO BACA : Solidaritas Jurnalis Bandung Gelar Aksi May Day

Terkait dengan THR perusahaan media, AJI Kota Bandung sudah menggelar survei THR tahunan sejak 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Dari hasil survei tersebut, masih ada perusahaan media tempat jurnalis bekerja yang tidak memberikan THR. Di sisi lain, AJI juga menemukan perusahaan yang memberikan THR namun mekanismenya tidak sesuai ketentuan, termasuk besarannya yang masih di bawah UMK. 

Pada 2017, AJI Bandung melakukan survei THR menjelang hari raya Idulfitri. Hasilnya tak jauh berbeda dengan survei di tahun-tahun sebelumnya, masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban membayar THR kepada jurnalis.

Tahun ini, AJI Bandung akan kembali melakukan survei terhadap 33 jurnalis yang bekerja di wilayah Bandung Raya Sebanyak 10 jurnalis berstatus sebagai pekerja tetap dan 23 lainnya berstatus kontrak dengan sistem penggajian berdasarkan berita yang ditayangkan. Hasil survei tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Disnaker Jabar.

Kami juga mendesak Pemprov Javar untuk mengaudit. Mereka punya pengawas, mereka bisa melakukan audit kepada perusahaaan media yang ada di Jawa Barat, ujar Ari.

Di luar itu, AJI turut mengajak seluruh pekerja media untuk melaporkan pelanggaran hubungan industrial yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja dan tidak menerima uang atau barang dari narasumber atau pihak lain yang berpotensi mengganggu independensi.

Kami juga mendorong kepada pemerintah daerah pemerintah pusat maupun BUMN untuk tidak memberikan THR kepda jurnalis. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa uang, parcel dan lain-lain, jelasnya.

AYO BACA : AJI Bandung Kecam Polisi yang Bubarkan Perayaan Tubuh di Jalan Asia Afrika

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar