Yamaha Lexi

Jelang Lebaran, Pemprov Jabar Terima 30 Pengaduan THR

  Selasa, 28 Mei 2019   Nur Khansa Ranawati
Kepala Disnakertrans Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi (Kanan). (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat setidaknya 30 laporan aduan terkait tunjangan hari raya (THR) memasuki sepekan menjelang Lebaran. Aduan tersebut diterima petugas Disnakertrans Provinsi Jabar hingga 27 Mei.

Kepala Disnakertrans Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi menuturkan, aduan tersebut berasal dari pihak swasta maupun pegawai instansi pemerintah. Perinciannya, sebanyak 27 dari 30 aduan berasal dari pekerja swasta, sementara tiga sisanya diajukan pegawai lembaga pemerintahan.

AYO BACA : Jabar Gelontorkan Duit THR Rp250 Miliar

"Yang sampai tanggal 27 itu 30 laporan, 27 perusahaan (swasta), tiga instansi pemerintah. Kalau lihat dari laporan status mereka non-PNS," ujar Ade dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Selasa (28/5/2019) sore.

Pengaduan yang masuk, sebut Ade, dilakukan oleh perorangan maupun serikat. Materi pengaduan berisi pemberitahuan pihak perusahaan yang tidak membayarkan kewajiban membayar THR dalam jumlah yang kurang dari ketentuan.

AYO BACA : Menaker Buka Posko Pengaduan THR Mulai Hari Ini

"Memang berkaitan dengan THR. Kemungkinan dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Kurang artinya. Kalau lebih mah pasti tidak akan lapor. Kan gitu," jelasnya.

Ade menuturkan, beberapa pengaduan yang dikemukakan tidak lengkap. Kendati demikian, pihaknya akan tetap menindaklanjuti aduan yang telah masuk. Laporan yang masuk akan dicek ulang oleh unit pelaksana teknis daerah.

"Begitu laporan masuk, kita catat di setiap UPTD. Kemudian kita kelompokan apakah ini konsultatif atau memang laporan yang lengkap atau tidak lengkap. Kemudian di setiap UPTD pengawas ketenagakerjaan harus turun," ujar dia.

AYO BACA : Ini Hukum Terima THR dari Non-Muslim

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar