Yamaha NMax

Diperas Bupati, Kepsek SMP se-Cianjur Patungan Kumpulkan Rp600 Juta

  Senin, 27 Mei 2019   Anya Dellanita
Bupati Cianjur non aktif Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan atau pemotongan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan SMP di Cianjur dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (27/5/2019). (Irfan Al-Faritsi/ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Cianjur, Rudiansyah, sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Takokak, beserta sembilan orang kepala sekolah SMP di Kabupaten Cianjur dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik beberapa SMP di Cianjur. Kasus ini melibatakan Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar.

Menurut Rudiansyah, pada Desember 2017, dia bersama dengan beberapa kepala sekolah SMP diundang ke sebuah hotel di Cianjur oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Rudiansyah mengatakan, dalam pertemuan itu Cecep membahas soal SMP di Cianjur yang akan mendapat dana alokasi khusus (DAK) fisik khusus SMP senilai Rp48,8 miliar lebih untuk 137 SMP.

Rudianstah mengatakan ketika itu Cecep mengatakan butuh pendanaan besar terkait tahun politik. Karena itu, Cecep akan memotong DAK tersebut dengan rincian sebagai berikut, 7 persen untuk campaka atau Bupati Cianjur, 8 persen untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, 1,5 persen untuk bidang SMP di Disdik, dan 1 persen untuk sub rayon dari total DAK yang diterima.

AYO BACA : Tahun Politik Jadi Alasan Bupati Cianjur Peras Kepsek

"Mendengar permintaan itu saya bertanya-tanya, apa hubungannya DAK dengan tahun politik apalagi butuh pendanaan," ujar Rudiansyah dari kursi saksi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Senin (27/5/2019).

Terkait MKKS, Rudiansyah mengatakan kalau organisasi tersebut adalah organisasi beranggotakan para kepala sekolah SMP di Cianjur, baik negeri maupun swasta dengan jumlah 308 kepala sekolah yang terdiri dari 151 kepala SMP negeri dan sisanya dari unsur swasta. Rudiansyah sendiri mengaku telah menjabat sebagai kepala sekolah sejak 2010 dan baru kali inilah SMP di Cianjur mendapat alokasi DAK. Awalnya tidak ada tagihan uang tidak resmi.

"Saya heran, dari awal Disdik Cianjur kata Pak Cecep bersih-bersih, tidak ada iuran uang tidak resmi, enggak ada uang-uang, tapi saat penerimaan DAK harus ada uang," katanya.

AYO BACA : Peras Kepsek, Bupati Cianjur Irvan Rivano Minta DP Sebelum DAK Cair

Setelah pertemuan tersebut, Rudiansyah kemudian mengumpulkan down payment (DP) sebesar 7 persen untuk Irvan Rivano. Dia mengakui kalau hal cukup berat karena menggunakan dana pribadi dan dana tersebut harus dikumpulkan lewat patungan.

"Iya saya sampaikan ke para kepala sekolah, awalnya mereka keberatan tapi akhirnya bisa terkumpul  sampai Rp600 juta selama seminggu," kata Rudiansyah yang dibenarkan bendahara MKSS, Setiawan, yang turut menjadi saksi.

‎Sebagaimana diketahui sebelumnya, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018. Ketika itu, KPK menemukan uang Rp 1,5 miliar dari dalam mobil Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi.

Menurut dakwaan jaksa, Irvan Rivano Muchtar berhasil meraup uang sebanyak Rp 6,9 miliar dari hasil memeras Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 137 kepala sekolah SMP di Kabupaten Cianjur. Sebelum dana tersebut cair, Irvan telah meminta DP.

AYO BACA : Bupati Cianjur Nonaktif Kantongi Rp6,9 Miliar dari Peras Kepsek

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar