Yamaha Mio S

Pembatasan Medsos Harus Berdasarkan Landasan Hukum

  Jumat, 24 Mei 2019   Hengky Sulaksono
Ilustrasi. (pixabay.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pembatasan akses terhadap sejumlah media sosial yang telah dilakukan pemerintah sejak 22 Mei 2019 lalu menuai beragam pandangan dari berbagai pihak. Kendati pemerintah menyatakan keputusan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), landasan hukum tindakan ini dinilai masih mengambang.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam pernyataan sikap resminya mempertanyakan inisiatif dari pemerintah ini, lembaga yang berfokus pada isu reformasi penegakkan hukum ini menilai tindakan pembatasan tidak diperlukan.

Terdapat dua alasan utama yang mengemuka terkait sikap tersebut. Pertama, pembatasan dinilai bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

AYO BACA : Pengamat: Pembatasan Medsos Bentuk Kepanikan Pemerintah

Sedangkan alasan Kedua, ICJR menilai pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat.

Berdasarkan Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 disebutkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyebab yang timbul dari luar atau dari dalam negeri. Ancamannya dapat berupa ancaman militer/bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya.

Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.

AYO BACA : Pakar Minta Pemerintah Segera Akhiri Pembatasan Medsos

Dalam Komentar Umum Nomor 29 terhadap Pasal 4 ICCPR mensyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia yaitu: Pertama, situasinya harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan Kedua, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden.

Penetapan ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004 silam untuk mengumumkan keadaan darurat di Aceh. Meskipun begitu, tindakan-tindakan pembatasan HAM harus ditentukan batas-batasannya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan yang lebih luas. Tindakan pembatasan akses media sosial dan aplikasi messaging secara langsung tanpa ada pengumuman sebelumnya adalah tidak tepat.

Berdasarkan atas hal ini, maka ICJR merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah yaitu:

Pertama, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging harus benar-benar mengkaji batas-batasannya yang jelas, agar tidak membuka peluang terjadinya merugikan hak dan kepentingan yang lebih luas, seperti hak untuk berkomunikasi.

Kedua, apabila ada suatu keadaan darurat yang menyebabkan pembatasan terhadap HAM tertentu sebagaimana diatur dalam ICCPR, maka Presiden harus membuat penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden.

Ketiga, apabila suatu keadaan tidak termasuk keadaan darurat namun pemerintah merasa perlu untuk menetapkan suatu kejadian tertentu yang menyebabkan pembatasan HAM, maka tindakan tersebut seharusnya merupakan tindakan hukum yang diumumkan oleh pejabat hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Jaksa Agung. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan hukum dan bukan kebijakan politis.

AYO BACA : Internet Dibatasi, Ini Bahaya Mengintai Jika Nekat Pakai VPN

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar