Yamaha NMax

Pengamat: Pembatasan Medsos Bentuk Kepanikan Pemerintah

  Jumat, 24 Mei 2019   Anya Dellanita
Pengunjung melihat-lihat ponsel pintar yang dipajang di salah satu gerai penjualan ponsel di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/7/2018). (Danny Ramdhani/ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) kini menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan. Ada yang mendukung, ada pula yang merasa kerepotan dengan adanya kebijakan tersebut.

Reaksi masyarakat yang beragam dalam menyikapi hal tersebut membuat beberapa pengamat media sosial mengemukakan pendapatnya. Salah satunya adalah pengamat media sosial dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Askurifai Baksin.

Menurut Askur, pembatasan medsos merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi demokratisasi informasi. Artinya, pemerintah belum siap menghadapi era keterbukaan informasi. 

AYO BACA : Pakar Minta Pemerintah Segera Akhiri Pembatasan Medsos

"Padahal era digital saat ini memungkinkan arus informasi begitu masif terjadi di masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan revoslusi industri 4.0 di mana kata kuncinya adalah otomatisasi dan networking," ujar Askur saat dihubungi via pesan WhatsApp, Jumat (24/5/2019).

Askur mengatakan mungkin maksud Kominfo baik untuk meredam informasi yang kurang bertanggung jawab. Namun akibatnya, ratusan bahkan ribuan pelaku industri digital terdampak.

"Dua hari mungkin transasksi di internet marketing nilainya puluhan, miliaran, bahkan mungkin trilunan. Pelayanan publik juga terganggu," kata dia.

AYO BACA : Medsos Dibatasi Pemerintah, Pengusaha Online Galau

Askur menambahkan, hal ini juga bisa berdampak negatif untuk Kominfo. Karena bisa saja pelaku industri digital akan menuntut pihak Kominfo. Sementara untuk pelayanan publik mungkin hal biasa yang bisa dijelaskan semua kebijakan pemerintah.

Untuk menanggulangi masalah ini, Askur memiliki sebuah solusi, yakni pembatasan waktu. Misalnya medsos aktif antara jam kantor untuk memudahkan pelayanan online dan transaksi bisnis. 

Askur juga mengatakan jika sebenarnya istilah hoaks sudah merupakan istilah yang klise. Jadi lebih baik menggunakan istilah informasi yang tidak bertanggung jawab, karena menurutnya istilah hoaks telah menjadi bumerang bagi pemerintah. 

"Begitu sebuah istilah dijadikan senjata untuk membekukan saluran atau fenomena malah justru akhirnya masyarakat jadi immun, apalagi masyarakat kita semakin pintar menghadapi fenomena hoaks dan mampu memilah antar informasi yang baik dan tidak baik," tutur Askur.

AYO BACA : Internet Dibatasi, Ini Bahaya Mengintai Jika Nekat Pakai VPN

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar