Yamaha NMax

Pengamat: Pemerintah Harus Spesifik Memblokir Media Sosial

  Kamis, 23 Mei 2019   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Ilustrasi. (Pixabay)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM—Menkominfo Rudiantara menyatakan, pemerintah membatasi akses media sosial. Hal ini upaya membatasi penyebaran hoaks yang berkaitan dengan aksi 22 Mei, yang menolak hasil pemilu 2019.

Namun, hal tersebut mengakibatkan pelambatan akses, terutama unggah dan unduh konten gambar dan video.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Direktur Sistem dan Teknologi informasi ITB Basuki Suhardiman menyampaikan, pembatasan akses media sosial, khususnya WhatsApp dinilai cukup menimbulkan kepanikan khalayak.

Bagi sebagian besar masyarakat, lanjutnya, media komunikasi serupa Whatsapp sudah menjadi wadah berjejaring atau melakukan pelayanan publik via digital.

Untuk mengakali masalah tersebut, Virtual Private Network (VPN) marak digunakan. VPN adalah koneksi antarjaringan yang bersifat pribadi melalui jaringan internet publik.

AYO BACA : Internet Dibatasi, Ini Bahaya Mengintai Jika Nekat Pakai VPN

VPN pada prinsipnya ditujukan sebagai metode koneksi yang digunakan untuk menambahkan keamanan dan privasi ke jaringan pribadi dan publik. Secara teknis, VPN menempatkan server lain antara perangkat yang digunakan pengguna internet untuk terhubung ke suatu layanan internet dengan server tempat layanan internet bersemayam. 

"Kasus kemarin tak aneh saat WA atau IG, FB 'diblok' orang bingung panik. Ini berbicara kebutuhan masyarakat biasa misal tiba-tiba dia istilahnya harus hubungi keluarga, akses pelayanan publik, segala macem yang menggunakan akses WA akhirnya sempat diblok. Sehingga mereka panik. Karena panik tapi tetap pelayanan harus jalan kemudian berkembang penggunaan model penggunaan VPN," ungkap Basuki kepada Ayobandung.com, Kamis (23/5/2019).

Di sisi lain, Basuki amat setuju dengan pembatasan akses medsos untuk mengurangi penyebaran konten hoaks saat ramai demontrasi, pada Rabu (22/5/2019).

Namun, dipilihnya VPN sebagai 'jalan pintas' masyarakat untuk tetap berjejaring membuat pemblokiran tersebut terasa sia-sia.

"Begini, saya setuju sekali penyebaran hoaks atau lainnya di-takedown karena kadang khususnya di media sosial orang tidak biasa melakukan cek and recek sehingga dianggapnya serbabenar. Semisal beberapa hoaks yang menyebar banyak kemarin banyak menjadi bahan provokasi. Makanya penyebaran hoaks itu salah besar, itu yang kemudian dimanfaatkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk memprovasi," ujarnya.

AYO BACA : Pembatasan Akses Media Sosial tak Pengaruhi Ojol

Namun, Basuki menyarankan pemblokiran sebisa mungkin tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

“Misal dia menggunakan internet untuk melakukan pelayanan publik, seperti ke RS, antrean berobat atau lainya. Kemudian tidak ada jawaban, nah, itu kan kasian. Sebenernya kalau memang harus ngeblok ya sudah blok yang di sekitar (demonstran) Jakarta saja spesifik," tutur Basuki.

Basuki menilai, kecanggihan teknologi mempunyai kemampuan spesifik untuk memilih dan membatasi wilayah pembatasan akses internet atau media sosial. Selaim itu, Basuki menyebut pembatasan juga bisa dilakukan tanpa mengeblok total. Salah satunya dengan dilakukannya delay atau menurunkan kecepatan mengunduh dan mengunggah foto dan video.

"Jadi, ketika begitu kirim gambar, video, bisa dibatasi waktu deliver-nya agak sedikit lama itu bisa. Tapi kalau mau full blok itu bisa jadi masalah apalagi blok total ini bisa membuat masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan menggunakan WA untuk kepentingan keluarga atau pekerjaan jadi terhambat. Akhirnya bikin kepanikan dan bikin waswas semua orang. Makanya harus sepesifik. Maka akhirnya tak aneh, masyarakat begitu di blok tanpa ada penjelasan kan bingung apalagi orang yang tidak tau apa-apa. Akhinya ketika ada sebagain orang yang memilih menggunakan VPN, dan akhirnya viral, Kan akhirnya bloknya juga gak efektif karena ada sisi yang tetap bisa diambil celah," katanya.

Meski demikian, Basuki memaklumi posisi pemerintah yang serbasalah untuk menempatkan posisi saat ini. Lantaran situasi ini membuat semua pihak terkendala dampak dan kesusahan. Oleh karenanya, Basuki meminta pemerintah mengamati keamanan dan kestabilan negara tanpa mengendorkan antisipasi untuk memberantas hoaks di masyarakat.

"Saya juga memahami kalau kemarin langsung diblok duluan, ya memang pilihan yang paling baik saat kemarin seperti itu. Saya bisa pahami, karena ni memang situasi yang sulit. Tapi dasarnya kepentingan publik kan banyak. Melindungi kepentingan publik penting, itu benar. Tapi juga melindungi kepentingan publik yang beraktivitas biasa, bahkan produksif ya perlu juga menjadi pemikiran. Inilah yang harus dijaga, dipisahkan. Tapi itu juga bukan hanya tugas pemerintah tapi masyarakat juga. Makanya edukasi hoaks berita palsu penting diantisipasi," ujarnya.

AYO BACA : Medsos Dibatasi Pemerintah, Pengusaha Online Galau

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar