Yamaha NMax

Berita Pilihan Kemarin, Bupati Cirebon Divonis 5 Tahun Penjara Hingga Pemerintah Batasi Medsos

  Kamis, 23 Mei 2019   Fira Nursyabani
Ilustrasi berita pilihan.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Redaksi ayobandung.com telah merangkum berita-berita pilihan yang terbit pada Rabu (22/5/2019). Bupati nonaktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, divonis 5 tahun penjara dalam kasus suap jual beli jabatan.

Selain itu, pemerintah membatasi akses media sosial di wilayah tertentu, terkait dengan tindakan massa yang melakukan aksi kerusuhan pada 22 Mei 2019 di Jakarta.

Berikut berita selengkapnya:
 

Divonis 5 Tahun Penjara, Sunjaya Menangis

Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra menangis dalam ruang sidang setelah divonis 5 tahun penjara oleh hakim. Sunjaya dianggap bersalah dalam kasus jual beli jabatan di Cirebon.

Tangis Sunjaya pecah setelah ketua majelis hakim Muhammad Fuadi membacakan putusannya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (22/5/2019).

Selain divonis kurungan 5 tahun, Sunjaya dikenai denda sebesar Rp200 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana selama 5 tahun dan denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman 6 bulan penjara," ujar Fuadi membacakan putusan.

Majelis hakim menyatakan, Sunjaya bersalah sesuai dakwaan pertama Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. 

Putusan majelis hakim lebih ringan dua tahun dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 7 tahun penjara pada Sunjaya.

Sunjaya terlihat mulai menangis sesaat hakim selesai membacakan putusan. Dia melepas kacamatanya dan mengelap air mata yang keluar dari kedua matanya.

Suara isak tangisnya terdengar dalam ruang sidang. Setelah itu, Sunjaya menanggapi putusan hakim tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kuasa hukummya.

"Saya menerima," katanya sambil terisak.

Putusan hakim tidak langsung diterima oleh jaksa. Mereka mengatakan akan pikir-pikir dulu.

Sunjaya terjerat kasus jual-beli jabatan di Pemkab Cirebon. Kasus ini terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sunjaya. Setelah itu, diketahui bahwa Sunjaya menerima uang Rp100 juta setelah melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Cirebon.

 

Cegah Provokasi, Pemerintah Batasi Akses Foto dan Video di Medsos dan WA


Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, akan membatasi akses media sosial di wilayah tertentu. Hal ini terkait dengan tindakan massa yang melakukan aksi kerusuhan pada 22 Mei 2019.

"Untuk menghindari provokasi, akan kita lakukan pembatasan akses di wilayah tertentu, untuk tidak diaktifkan media sosial. Akses di media sosial ditidakaktifkan untuk menjaga hal negatif," kata Wiranto dalam jumpa pers di Gedung Kemenko Polhukam, Rabu (22/5/2019).

Wiranto mengatakan, pemerintah ingin supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat dan sebenar-benarnya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Menkominfo, Rudiantara. Ia mengatakan untuk sementara akses foto dan video di sosial media dan aplikasi kirim pesan seperti WA akan dibatasi.

"Sesuatu yang langsung menyentuh perasaan seperti foto dan video yang viral akan kami batasi," katanya. Rudiantara menambahkan, landasan hukum keputusan pemerintah tersebut berdasar UU ITE yang salah satu semangatnya adalah literasi media.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar