Yamaha NMax

Pariwisata Berpotensi Membawa Bencana

  Rabu, 22 Mei 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi. (Hermann Traub/Pixabay)

Dewasa ini, pembangunan pariwisata diarusutamakan. Di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi, pariwisata dianggap sebagai sumber kemakmuran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas lapangan kerja.

Destinasi wisata di Kabupaten Bandung diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menteri Pariwisata Arief Yahya mendorong agar destinasi wisata di Kabupaten Bandung menjadi destinasi kelas dunia.

Semua pihak didorong menyukseskan program demi menggenjot pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Dedi Taufik mengatakan potensi Kabupaten Bandung memang sangat besar. ”Berdasarkan data, kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Bandung, daya tarik wisata akomodasi sebanyak 161 ribu, dan untuk daya tarik wisata sejumlah 1.900 ribu,” ujar Dedi, Senin (20/5/2019).

Destinasi wisata di kabupaten Bandung terbagi ke dalam tiga klasifikasi lokasi, yaitu wisata alam (Kawah Putih Ciwedey dan Situ Patenggang), wisata budaya (Kampung Adat Cikondang yang masih melestarikan budaya leluhur dan Kampung Adat Mahmud di desa Mekar Rahayu), wisata buatan (Bukit Jamur Ciwedey di kaki Gunung Tilu dan Patuha).

Masih menurut Menpar, untuk merealisasikan program tersebut percepatan yang berkaitan dengan infrastruktur baik berupa jalan, bandara, reaktivasi kereta api di beberapa ruas kabupaten Bandung, harus segera dilakukan agar akses semakin bagus. Kemudian dengan sendirinya investor akan datang untuk menanamkan investasi.

AYO BACA : Ini Titik-titik yang Perlu Diwaspadai Jika Mudik Lewat Purwakarta

Dikte Asing Atas Pariwisata

Dunia internasional turut mendikte Indonesia untuk menggencarkan sektor pariwisata. Liberalisasi yang menjadi ruh kapitalisme, amat mudah menggiring gaya hidup masyarakat memasuki era ekonomi wisata (leisure economy). Tak terkecuali masyarakat Kabupaten Bandung. Wajar akhirnya mereka menggarap alam (nature), budaya (culture), dan karya manusia (man made) sebagai destinasi wisata.

Semua itu tak lepas dari klaim World Travel and Tourism Council (WTTC) yang menyebutkan pariwisata menyumbang PDB Global sebesar 9,8 persen (data WTTC). Bahkan, World Bank mengatakan, setiap belanja 1 dolar AS akan mendorong dan menggerakkan sektor ekonomi lain minimal 3,2 dolar AS. Alhasil, banyak negara terjebak dalam ilusi bahwa pariwisata bakal mengentaskan problem kemiskinan dan pengangguran.

Karenanya, Indonesia bergabung dengan jaringan UNESCO dalam Global Geopark Network (GGN) agar menjaring minat masyarakat dunia untuk mendatangi wilayah eksotis. Bahkan secara khusus, pemerintah mencanangkan 4 dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus sebagai KEK Pariwisata. Di sinilah usulan Menpar Arief Yahya menjadikan Kabupaten Bandung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, dan mendorong agar destinasi wisata di Kabupaten Bandung menjadi destinasi kelas dunia menemukan titik temu.

Problema Pariwisata

AYO BACA : Dalam Sepekan, 3 Kecelakaan Lalu Lintas Merenggut 6 Nyawa di Jalur Cianjur

Klaim tourism is a key of economic growth menjadi mantra sakti bagi World Bank Group dan lembaga keuangan dunia lainnya, untuk memaksa negara-negara dunia memperbaiki pariwisatanya. Mereka mampu meyakinkah pemerintah untuk membangun infrastuktur dan pariwisata sebagai investasi yang menguntungkan. Sumber pembiayaan jelas berasal dari utang. Bagi asing, tak ada bisnis yang menggiurkan selain bisnis renten. Wajar bila Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pinjaman kepada Indonesia sebesar US$300 juta (sekitar 4,1 triliun) untuk mengembangkan layanan dan infrastruktur dasar pariwisata.

Kemudahan menggelontorkan utang pada bisnis ini terjadi karena pariwisata adalah sektor yang diunggulkan dalam strategi pasar bebas. Pariwisata menjadi sektor andalan agar terjadi arus modal dan investasi dari berbagai negara, korporasi, ataupun personal ke suatu negeri. Hal ini seakan mampu menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pertumbuhan yang terjadi tidak mampu menyejahterakan negeri dan rakyat karena keuntungan sektor pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal.

Tak bisa dimungkiri, di balik jargon pariwisata ‘menggairahkan bisnis lokal’, justru pemiskinan terjadi secara masif di sejumlah lokasi wisata. Semisal penduduk lokal yang awalnya adalah pemilik tanah, terpaksa harus menjual murah tanahnya karena tekanan pihak yang lebih kuat, atau karena tak sanggup bersaing dengan pendatang yang lebih mengerti tentang bisnis wisata. Akibatnya, para mantan ‘tuan tanah’ ini hanya puas beralih profesi ‘buruh berseragam’ ataupun pekerja nonformal.

Di sisi lain, kontak antara penduduk lokal dan turis asing menyebabkan inklusi sosial yang berujung pada transfer nilai. Kita bisa mengindera, masyarakat yang tinggal di kawasan wisata lama-lama terkikis pemahaman agamanya dan kian ‘ramah’ terhadap nilai liberal. Perubahan gaya hidup, bahasa, cara berpakaian, hingga toleran terhadap prilaku wisatawan. Gegar budaya, berujung pada imitasi prilaku asing.

Tak bisa dimungkiri jika prostitusi, pornografi, bahkan pariwisata seks anak terjadi di sejumlah destinasi wisata. Menurut data Ending The Sexual Exsploitation of Children (ECPAT) Indonesia 30 % pekerja seks komersial adalah anak-anak. Lokasi wisata seperti Pulau Seribu, Karang Asem, Garut, Bukittinggi, Toba Samosir , dan Teluk dalam (Nias Selatan) positif terjadi praktik kekerasan tindakan asusila terhadap anak. Dirjen Imigrasi KemenhukHAM menyebutkan hingga September 2017 telah dideportasi 107 orang yang diduga sebagai pedofil dari bebagai bandara di Indonesia. Sementara target 20 juta kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada 2019 meniscayakan 169 negara bebas visa melenggang masuk ke Indonesia, dan berpotensi membawa bencana.

Irianti Aminatun (Member AMK, Pemerhati Masalah Umat)

AYO BACA : Antisipasi Bencana Saat Mudik, 108 Alat Berat Disiapkan di Jabar

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar