Yamaha NMax

Saran Jusuf Kalla untuk Pemerintahan Berikutnya

  Selasa, 21 Mei 2019   M. Naufal Hafizh
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan orasi ilmiahnya pada acara Milad ke-60 Universitas Islam Bandung (Unisba), di Kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Sabtu (17/11/2018). (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan saran untuk pemerintahan berikutnya agar memberikan perhatian lebih di bidang ekonomi yang berbagai persoalannya mendesak untuk diselesaikan, khususnya terkait dampak dari perang dagang antara AS dan China.

"Ekonomi itu masalah pokok yang selalu menjadi bagian dari harapan masyarakat, karena ekonomi berhubungan dengan kemakmuran, kesejahteraan yang adil. Dalam kondisi perang dagang antara China dan AS, Eropa, maka kita tentu banyak tantangannya, dan itu harus dilalui," kata JK kepada wartawan Kantor Wapres Jakarta, Selasa (21/5/2019).

AYO BACA : Polisi: Diduga Massa Demo 22 Mei Rencanakan Tindakan Anarki

Untuk menekan pengaruh buruk dari perang dagang AS-China, JK mengatakan, Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dan nilai ekspor menjadi kunci penting untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik.

"Prinsip dasarnya adalah ekonomi bertumbuh, yang penting investasi dan ekspor; kemudian inflasi yang rendah tapi ekspornya naik. Ini pekerjaan berat, bukan mudah dalam kondisi seperti itu. Semua negara mengalaminya," jelasnya.

AYO BACA : Jusuf Kalla: Etisnya Prabowo Telepon Sampaikan Selamat kepada Jokowi

Hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2019 menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul daripada pasangan Prabowo-Sandiaga dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sementara itu, pasangan 02 Prabowo-Sandiaga mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Angka perolehan suara dari 199.987.870 pemilih, dengan jumlah suara sah Pilpres 154.257.601 suara tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Selasa dini hari.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kemungkinan bagi pihak yang tidak terima terhadap hasil keputusan KPU tersebut melalui penyelesaian sengketa Pilpres 2019. Pendaftaran sengketa tersebut mulai dibuka Rabu (22/5/2019) dan ditutup pada Jumat (24/5/2019) pukul 23:59 WIB.

Apabila ada pengajuan sengketa Pilpres, maka penetapan capres dan cawapres terpilih oleh KPU akan dilakukan setelah sengketa tersebut selesai diputus MK pada 28 Juni. 

AYO BACA : Jusuf Kalla: Demonstrasi Saja Tidak Akan Mengubah Hasil Pilpres 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar