Yamaha Mio S

Mengapa Politik Luar Negeri AS Meresahkan?

  Jumat, 17 Mei 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi. (Pixabay)

Pada minggu pertama Mei 2019, secara serentak muncul empat berita politik luar negeri Amerika Serikat yang konfrontatif. Pertama, dua kapal perang AS mengunjungi laut Cina Selatan yang diklaim milik Cina. Kedua, satu gugus tugas yang dipimpin kapal induk Abraham Lincoln berlayar menuju selat Hormuz, di tengah hubungan Washington-Teheran yang rentan. Ketiga, Menlu Mike Pompeo mendesak rakyat Venezuela supaya menegakkan pemerintahan yang demokratis. Keempat, tim AS dalam perundingan sengketa dagang lagi-lagi menuntut supaya Cina tunduk dengan kemauan negaranya, tanpa konsesi.

Gambaran singkat itu bila ditambah dengan keterlibatan dalam perang Dunia I-II, perang Korea, perang Vietnam, pemboman terhadap Libya, perang Teluk 1-II, perang di Afghanistan, di Syria dan sebagainya, membenarkan pernyataan mantan Presiden Jimmy Carter baru-baru ini. Katanya, negaranya hanya mengalami masa damai selama 16 tahun, selebihnya adalah periode konflik.

Keterlibatan fisik di berbagai sudut dunia itu disebut sejumlah pihak bertujuan melindungi sekutu-sekutunya mewujudkan demokrasi, mempertahankan kebebasan berlayar dan perdagangan bebas. Dinyatakan pula, tiadanya peran AS menyebabkan munculnya kekuatan fasis ala Hitler.

Tidak pernah disebutkan kesemuanya dilakukan pula buat, menciptakan ‘satu dunia’ yang dikendalikan Amerika Serikat. Kedua, menguasai sumber daya alam terutama Migas. Ketiga, merangsang permintaan peralatan militer. Keempat, sumber keuangan.

Penjualan Senjata

Pentagon minggu pertama November tahun lalu menyatakan, penjualan berbagai peralatan militer oleh perusahaan AS pada tahun 2018 mencapai U$192,3  miliar atau naik 13 persen dari tahun 2017. Rinciannya, penjualan produk-produk militer ke luar negeri pada 2018 berjumlah US$55,66  miliar sedangkan tahun sebelumnya US$41,93  miliar.

Hasil penjualan itu berkat peran pemerintah sebagai perantara di antara mitra asing dengan industri militer AS, sementara perdagangan langsung (komersial) antara industri militer dengan pelanggan asing pada tahun fiskal 2018 mencapai US$ 136,6  miliar, naik dari tahun sebelumnya US$128,1  miliar. Perdagangan komersial ini yang menyebabkan, kelompok-kelompok tertentu menggunakan senjata made in US.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada 11 Maret lalu mencatat AS membelanjakan anggaran militer terbesar di dunia serta pemasok senjata nomor wahid yakni sekitar 30- 36% dari total ekspor senjata dunia mulai dari 2013-2018.

Arab Saudi menjadi pelanggan terbesar dengan membeli persenjataan AS senilai US$3,35  miliar pada 2018. Secara kumulatif impornya sejak 2008-2018 mencapai US$13,72  miliar.

AYO BACA : Pemindahan Ibu Kota Merujuk pada Amerika

Australia berada ditempat kedua dengan jumlah US$918 juta, sedangkan secara kumulatif dari 2008-2018 mencapai US$8,09  miliar. Di tempat ketiga, Uni Emirat Arab dengan jumlah U$799 juta, sedangkan secara kumulatif (2008-2018) mencapai US$7,60  miliar.

SIPRI menambahkan, pemerintah AS sangat fokus dalam penjualan senjata karena berdampak menyerap tenaga kerja domestik. Sejalan dengan itu kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri mengkaitkan penjualan persenjataan dalam membuat perjanjian dengan negara lain. 

Gedung Putih pada April lalu menerbitkan kebijaksanaan baru tentang penjualan senjata terkait dengan mengurangi birokrasi. Kemudian, menegaskan agar diplomat-diplomat melakukan apa yang dapat dilakukan supaya pemerintah asing membeli produk-produk Amerika Serikat.

Letjen Charles Hooper, Direktur Badan Kerja Sama Pertahanan, dalam dengar pendapat dengan Senat menyatakan, optimistis tren positif ini akan berlanjut karena biaya administratif dapat diatasi. Apalagi ada kerja sama yang erat antara Kongres, Gedung Putih, Pentagon dan Kemlu.

“Dewasa ini, lembaganya tengah menangani 14.556 penjualan senjata atau peralatan militer mulai dari suku cadang sampai pesawat terbang dengan negara lain.”

Sama Saja

Sepertinya nyaris tak ada perubahan dari presiden ke presiden. Setiap presiden mengeluarkan doktrin tetapi intinya adalah untuk menjaga kesinambungan dominasi.

Dewasa ini, keterlibatan langsung AS ditandai dengan kehadiran lebih dari 800 pangkalan militer di lebih dari 70 negara. Mulai dari yang berskala besar hingga pusat logistik, fasilitas radar di Dimona, Israel dan pemantau komunikasi radio di pulau-pulau kecil, kawasan Okinawa, Jepang. Selain basis militer di Inggris, Jerman, pulau Sokotra, dua pangkalan udara di Qatar dan penempatan sedikitnya 2.000 marinir di Darwin, Australia.

Keterlibatan dalam perang dan ongkos membiayai fasilitas militer itu sangat menyerap anggaran pertahanan. Presiden Barrack Obama dalam kampanye kepresidenan bertekad mengurangi keterlibatan militer negaranya di luar negeri. Dia berjanji lebih memprioritaskan peningkatan anggaran perawatan kesehatan.

AYO BACA : Hingga Mei, Terjadi 15 Kasus Penembakan di Sekolah Amerika Serikat

Namun, ketika muncul grup teroris ISIS yang disebut lebih berbahaya dari Al Qaeda, Obama berubah pikiran. Pada 21 November 2014, dia menyatakan mendukung perluasan upaya militer AS di Timur Tengah untuk melindungi tentara AS dan pemerintah Afghanistan. Lucunya, Menlu Hillary Clinton dalam satu kesempatan mengakui negaranya yang menciptakan ISIS.

Di dalam negeri, AS merupakan negara terbaik di dunia dengan menjunjung kebebasan, hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Citra ini diperkuat dengan pemberian ke berbagai negara paket-paket bantuan pembangunan, kemanusian, Korps Perdamaian dan sebagainya.

 Di pihak lain, AS menewaskan jutaan orang, menyebabkan kerusakan senilai triliunan US$, ‘mencuri’ triliunan dolar sumber daya alam dan mineral. Kemudian memberi pinjaman untuk pembangunan kembali negara-negara yang dihancurkan.

America First

Empat berita di awal artikel secara langsung maupun tidak langsung merupakan realisasi gagasan America First yang dicanangkan Presiden Donald Trump. Gagasan yang ideal disertai perhitungan bisnis.

Washington bersedia memerangi Iran asalkan Arab Saudi dan negara-negara Teluk Persia turut menanggung biaya. AS bersedia mempertahankan pangkalan di Korea Selatan dan Jepang, asalkan pemerintah kedua negara meningkatkan jumlah bantuan.  

Korea Selatan membayar US$ 890 juta untuk tahun 2019. Uang simpati Jepang, omoiyari yosan, pada tahun 2017 berjumlah 192  miliar yen, bertambah dibandingkan dengan 2016 yang mencapai 189,9  miliar yen. Selain membeli pulau di Okinawa seharga Rp2 triliun untuk digunakan sebagai lokasi latihan pilot-pilot AS. Total biaya operasional AS di Jepang berjumlah US$5,5  miliar.

Tampaknya kebijaksanaan yang konfrontatif tidak akan pernah kendur karena memberi dampak positif ke dalam negeri. Yang paling mutakhir adalah latihan gabungan kapal-kapal perang Perancis, Jepang, Australia, dan AS mengadakan latihan gabungan di Teluk Benggala, pada Kamis, 15 Mei 2019. Keempatnya tidak memiliki klaim teritorial di kawasan itu namun berkepentingan dengan kestabilan pelayaran bebas dan mengimbangi pengaruh Cina di Sri Lanka dan Pakistan.

Sebenarnya kawasan laut Cina Selatan berpeluang pula dieksploitir AS dan sekutunya. Untunglah negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Cina sendiri sepakat untuk membahas berbagai perkara dalam Forum Kawasan Asean (ARF). Forum ini membatasi aksi negara luar kawasan untuk ikut campur dalam klaim teritorial atas pulau-pulau dan wilayah di Laut Cina Selatan. 

 Farid Khalidi

AYO BACA : Jajaki Ekspor ke Amerika Latin, Terobosan Mendag Diapresiasi

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar