Yamaha NMax

Dedi Mulyadi Kembali Sindir Kubu Prabowo

  Kamis, 16 Mei 2019   Dadi Haryadi
Dedi Mulyadi. (Istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Ketua Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyindir kubu Prabowo-Sandiaga Uno terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

Dedi menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang.

AYO BACA : Dedi Mulyadi: Tak Akui Hasil Pemilu, Prabowo Berarti Tolak Hasil Pileg

Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji, kata Dedi, di Purwakarta Kamis (16/5/2019).

Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, gaji yang diterima pun tidak akan sah.

Jadi, nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu, kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

AYO BACA : Melenggang ke Senayan, Dedi Mulyadi Raih Suara Tertinggi

Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal, kata mantan bupati Purwakarta 2 periode ini.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, pemahaman itu berlaku paralel, yaitu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah, kata Dedi.

AYO BACA : Banyak Petugas KPPS Meninggal, Dedi Mulyadi: Jangan Saling Menyalahkan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar