Yamaha Aerox

Sekda Jabar: Pemprov Dukung Tercapainya UHC dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

  Kamis, 16 Mei 2019   Anggun Nindita Kenanga Putri
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dalam kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat di Bandung, Rabu (15/5/2019). (Istimewa)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendukung kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan advokasi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai yang tertuang dalam pasal 11 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Iwa mengungkapkan seluruh dinas, instansi, dan lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS. "Dinas, instansi, lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS,” kata Iwa Karniwa dalam kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat di Bandung, Rabu (15/5/2019).

AYO BACA : Jabar Kaji Penambahan 12 Daerah Otonomi Baru

Sebagaimana diketahui BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lintas sektoral, organisasi, dan lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam kesempatan ini, Iwa menerangkan beberapa tujuan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama, di antaranya adalah tercapainya komunikasi baik dengan para pihak pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Program JKN – KIS

AYO BACA : KPU RI akan Rekapitulasi Suara Provinsi Jabar Kamis Pagi

“Hal ini meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis. Sehingga tercapai pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN - KIS,” ujarnya.

Dia pun berharap dengan adanya agenda ini dapat mewujudkan partisipasi Pemerintah Daerah pencapaian Universal Health Coverage (UHC), khususnya di Provinsi Jawa Barat. “Sehingga semakin terwujud koordinasi dan kerja sama yang baik lintas stakeholder guna meningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS,” tuturnya.

Sementara itu menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Iwa menyatakan Pemerintah Daerah akan membayarkan iuran bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

“Fasilitas kesehatan yang tersedia dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus mudah diakses oleh masyarakat terutama dari sisi lokasi dan jarak tempuh maupun biaya,” tuturnya.

AYO BACA : Antisipasi Penyalahgunaan Anggaran, Jabar Gagas Pencairan Nontunai

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar