Yamaha Mio S

Banyak yang Ditangkap, Penegak Hukum Dinilai Belum Paham Makar

  Kamis, 16 Mei 2019   Fira Nursyabani
Mayor Jenderal TNI purn Kivlan Zen (kanan) berjalan meninggalkan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (13/5/2019). Kivlan diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan melakukan makar. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari menilai penegak hukum belum memahami definisi makar. Mereka dianggap keliru memahaminya, yang terlihat dari tetap diprosesnya laporan masyarakat atas dugaan makar.

"Jadi ini benar-benar masalah penegak hukum tidak mengerti. Dibiarkan begitu luas, sampai akhirnya apa pun bisa masuk. Padahal hukum pidana tidak boleh begitu," ujarnya, Rabu (15/5/2019).

AYO BACA : Jadi Tersangka Dugaan Makar, Eggi Sudjana Resmi Ditahan

Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya memahami bahwa makna makar adalah serangan. Sehingga ia yakin alat bukti yang diserahkan pelapor banyak yang tidak cukup untuk menjadikannya delik makar. Dengan begitu, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dapat menghentikan laporan masyarakat terkaitdugaan makar.

"Sebenarnya masalah ini selesai ketika penegak hukum paham apa itu makar, ketika paham makar itu diartikan serangan, maka itu selesai," kata dia.

AYO BACA : Kivlan Zen: Saya Tidak Ada Niat Makar

Kekeliruan tafsir tentang makar, menurutnya lagi, sejak UU Subversif dicabut pada 1999. Tetapi, perdebatan tentang makar tidak selesai dan pandangan masyarakat maupun penegak hukum sudah terbentuk, tanpa mengembalikan kepada definisi awal sebagai serangan.

Ia menekankan pentingnya merumuskan makar sebagai serangan. Sehingga pasal-pasal makar tidak dapat sembarangan digunakan untuk membunuh perbedaan pemikiran.

"Jadi makar harus betul-betul punya niat menyerang dan itu betul-betul sudah dilakukan, meski belum selesai, jadi sampai tahap permulaan pelaksanaan," tutur dia.

Sebelumnya, telah banyak kasus makar yang dilaporkan ke pihak kepolisian, mulai dari kasus politikus PAN sekaligus tokoh 212 Eggi Sudjana, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, politikus Partai Gerindra Permadi, dan lain-lain. Terakhir adalah kasus video saat demonstrasi terkait perkataan seseorang yang akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Adapun perumusan makar dimuat dalam pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

AYO BACA : Diduga Melakukan Makar, Lieus Sungkharisma Dipanggil Bareskrim Polri

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar