Yamaha Lexi

Saksi PKS Gugat Dugaan Kecurangan Pileg DPR RI Dapil Jabar 7

  Selasa, 14 Mei 2019   Nur Khansa Ranawati
Sidang laporan gugatan dugaan kelalaian perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam pemilu serentak 2019 tingkat DPR-RI Dapil 7 Jawa Barat, di kantor Bawaslu Jabar, Selasa (14/5/2019). (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Seorang saksi Pemilu Serentak 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Budi Purwanto, mendatangi Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat bersama kuasa hukumnya guna menggugat dugaan kelalaian perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam pemilu serentak 2019 tingkat DPR-RI Dapil 7 Jawa Barat.

Gugatan tersebut ditangani oleh Gakkumdu Bawaslu Jabar dalam sidang  yang menghadirkan Ketua Bawaslu Jabar Abdulah Dahlan serta pihak KPU Kabupaten Bekasi di kantor Bawaslu Jabar, Selasa (14/5/2019).

Dalam sidang tersebut, Budi mengajukan protes atas adanya perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan C1 pihak saksi PKS di tingkat desa/kelurahan untuk DPR RI Dapil Jabar 7 meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dengan hasil perhitungan KPU. Selisih tersebut diduga terjadi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk perolehan suara Partai Nasdem. 

AYO BACA : Prabowo: Saya Tolak Hasil Penghitungan Suara yang Curang

Dari data C1 yang kami miliki, perolehan Nasdem hanya di angka 1.400, tapi di DAA1 atau formulir rekapitulasi tingkat desa itu ada 7.500, jadi selisih sekitar 6.000 suara, ungkapnya ketika ditemui di sela sidang.

Hal tersebut, bila terbukti, lanjut Budi, akan berdampak pada perolehan kursi PKS di Senayan. Ini dasar keberatan kami, jelasnya.

Budi dan kuasa hukumnya menginginkan pembandingan data antara hasil pencatatan C1 pihak saksi PKS dengan hasil penghitungan KPPS setempat. Dia mengaku, keinginannya tersebut tidak terakomodasi bahkan setelah pihaknya mengajukan formulir DAA2—formulir keberatan—di tingkat perhitungan kecamatan.

AYO BACA : Ketua DPR Sebut Pengungkapan Kecurangan Pemilu oleh BPN Prematur

Kami melanjutkan kembali keberatan kami hingga ke rapat pleno KPUD Jabar yang baru selesai kemarin juga tidak diakomodasi. Akhirnya menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu Jabar, jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi Divisi Teknis Penyelenggaraan Abdul Haris mengatakan, pihaknya telah melakukan perhitungan sesuai dengan prosedur di seluruh tingkatan.

Kita sudah melalui prosedur yang sesuai dengan regulasi di semua tingkatan, kecamatan maupun Kabupaten Bekasi, jelasnya ketika ditemui dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, ketika ditanya perihal salah satu keberatan pelapor mengenai hasil perhitungan ulang kotak suara DPR RI di Kelurahan Jatimulya, yang diduga tidak disampaikan kembali, Abdul mengatakan hasil perhitungan tersebut sudah disampaikan.

Sepanjang yang kami ketahui memang hasil penghitungan rekapan ulang sudah disampaikan, hanya mungkin PKS saat itu saksinya yang hadir berbeda. Secara prosedural kami yakini semua berjalan sesuai prosedur yang ada, pungkasnya. 

AYO BACA : BPN Prabowo-Sandi Siap Paparkan Temuan Kecurangan Pemilu

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar