Yamaha Aerox

Bukannya Mudah Bekerja, Lulusan SMK Justru Dominasi Pengangguran di Jawa Barat

  Sabtu, 11 Mei 2019   Rizma Riyandi
Pelajar SMK

Perkembangan zaman menuntut pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas. Daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan antar negara maupun perdagangan bebas sangat ditentukan oleh keluaran dari pembinaan SDM. Salah satu upaya negara dalam pemenuhan SDM level menengah yang berkualitas adalah pembinaan pendidikan kejuruan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja.

Sedangkan menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

SMK merupakan sekolah menengah dengan banyak pilihan bidang keahlian. Peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminati di SMK. Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja di dunia kerja. Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa studi sekitar tiga atau empat tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

AYO BACA : PPDB Kota Bandung 2019 Sasar 20% Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan

Lantas sudah benarkah bahwa lulusan SMK lebih mudah dan cepat dalam mencari pekerjaan setelah lulus sekolah?

Pada dasarnya, SMK didirikan dengan harapan jumlah keterserapan tenaga kerja jauh lebih besar. Namun sayangnya, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Menurut data Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2018, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, TPT untuk SMK masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 16,97 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,78 persen.

Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat terlihat dari TPT SD ke bawah yang merupakan paling kecil di antara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 4,48 persen.

Perlu diketahui bahwa konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah The Labor Force Concept yang disarankan oleh the International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja di bedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kemudian bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Lalu TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

AYO BACA : PPDB SMK di Jabar Tak Terapkan Sistem Zonasi

Peran pendidikan vokasi musti terus diperkuat, sebagai langkah strategis untuk meningkatan produktivitas dan daya saing bangsa, juga sebagai upaya merealisasi salah satu agenda penting Nawacita. yaitu: meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jika saja antarlembaga atau dinas terkait telah bersinergi dengan baik, mau duduk bersama, merumuskan potensi daerah, bicara soal serapan kebutuhan lulusan SMK, sinkronisasi atau penyelarasan antara kurikulum dan materi pembelajaran. Maka pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah akan selara dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri.

Namun yang terjadi saat ini, masih terjadi egoisme instansi, hanya karena memandang masalah SMK merupakan masalah bagi Dinas Pendidikan saja. Padahal, hal ini menyangkut banyak aspek. Bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi juga banyak dinas atau lembaga lain yang berkaitan dengan tenaga kerja, bidang usaha, industri, dan lain sebagainya.

Selain itu, hal lain yang perlu juga dilakukan adalah realisasi kerjasama lintas sektor, yaitu antara pemerintah pusat, daerah, serta kalangan industri dan dunia usaha. Untuk itu, perlu upaya untuk “memaksa” kalangan industri maupun dunia usaha agar mau bermitra dengan SMK, dengan menerbitkan regulasi khusus. Misalnya, regulasi yang mengharuskan industri maupun pemilik usaha untuk bermitra dengan SMK. Sebab, idealnya, setiap SMK memiliki mitra industri atau usaha.

Terakhir, yang juga penting dilakukan adalah komitmen bersama. Bahwa masalah ini bukan semata tanggung jawab satu lembaga, tapi lintas sektoral, yang masyarakat juga termasuk di dalamnya, untuk bersama-sama memujudkan SMA yang Hebat!, SMK Pasti Bisa! Semoga

Adisty Septiyani
Statistisi Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung

AYO BACA : Tingkatkan SDM, Pemkab Bandung Gandeng ITB

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar