Yamaha NMax

Ketua atau Kepala Lembaga Nonstruktural dapat THR Rp26 Juta

  Jumat, 10 Mei 2019   Andres Fatubun
Besaran penghasilan tunjangan hari raya pejabat lemba nonstruktural. (Setkab)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut Hari Raya keagamaan, pemerintah perlu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pimpinan dan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga NonStruktural (LNS). 

Sebagai tindak lanjutnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural pada Seni (6/5/2019).

AYO BACA : Survei: Sebagian Besar Masyarakat Belanjakan THR Secara Online

Dalam PP tersebut tercantum kepala atau ketua LNS mendapatkan THR sebesar Rp26.229.000, sementara wakilnya Rp24.721.200. 

PP ini menegaskan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, menurut PP ini, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

AYO BACA : THR PNS Diberikan 24 Mei, Menyusul Gaji ke-13 Pertengahan Tahun

Adapun Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud, menurut PP in, dalam dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Mei 2019. 

Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, terdiri atas: a. ketua/kepala; b. wakil ketua/wakil kepala; c. sekretaris; dan/atau d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan.

Syarat tersebut, pertama Warga Negara Indonesia; Kedua, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan; ketiga pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan keempat diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

AYO BACA : Menaker : THR Paling Lambat Harus Dibayar Seminggu Sebelum Lebaran

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar