Yamaha Lexi

Rekonsiliasi Setelah Pesta Demokrasi

  Kamis, 09 Mei 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi. (Gerd Altmann/Pixabay)

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi baru menyelenggarakan hajatan pemilu serentak 2019. Dikatakan demikian karena dalam sejarah bangsa ini, baru pertama kalinya Indonesia menggelar pesta demokrasi bersamaan antara pemilihan legislatif dan eksekutif.

Dengan adanya pemilu serentak, memang ada penghematan anggaran negara. Kedua, berkoalisinya partai hingga memenangkan pilpres juga berdampak pada komposisi parlemen yang kemungkinan dikuasai oleh partai koalisi pendukung capres dan cawapres. Dengan begitu, terjadi kesatuan langkah antara partai pemenang pemilu eksekutif dan partai pemenang pemilu legislatif. Akibatnya, pemerintah memperoleh dukungan dari parlemen.

Di sisi lain, masih menyisakan berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat terutama menyangkut masalah kerukunan.

Pemilu yang mulanya untuk memilih dan mencari pemimpin yang terbaik di antara yang paling baik, tak dapat dipungkiri menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Kalau kita mau berpikir lebih dewasa, meskipun beda pilihan, seharusnya tetap menjaga kerukunan. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Karena beda pilihan kerukunan menjadi tumbal, ikatan keluarga yang semula tenang menjadi renggang, kerukunan di tengah-tengah masyarakat menjadi retak. Dengan kata lain, efek pemilu—menurut hemat penulis—telah menimbulkan konflik horizontal.

AYO BACA : Agar Pemilu Damai, 1000-an Siswa di Garut Doa Bersama

Kalau hal ini tidak segera diatasi, akan berdampak besar dalam skala nasional sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan melunturkan persatuan bangsa.

Pentingnya Rekonsiliasi

Rekonsiliasi berasal dari bahasa latin, ‘reconciliare’ (kata kerja), ‘reconsiliatio’ (kata benda) yang berarti membangun kembali; mendudukkan kembali; memulihkan; membaharui. Jadi, rekonsiliasi adalah upaya untuk membangun, merujuk, merukunkan kembali para pihak yang berkonflik entah personal maupun komunal (sosial) sehingga relasi baru penuh damai terjalin kembali.

Dengan kata lain, semua pihak—yang beda pilihan maupun beda kepentingan—dalam pemilu serentak 2019 bisa melakukan rekonsiliasi atau rukun kembali dalam satu kesatuan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen terdiri atas berbagai macam suku, agama, adat-istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda tidak menutup kemungkinan dapat memunculkan konflik yang berkepanjangan.

Namun, dengan adanya upaya untuk melakukan rekonsiliasi, lambat laun masyarakat akan mulai sadar dan bisa lebih dewasa dalam menghadapi setiap persoalan dan perbedaan.

AYO BACA : Damailah Pilpresku

Selain itu, setiap perbedaan seharusnya menjadi modal utama bagi semua elemen dalam membina kerukunan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukankah hal itu sudah dilakukan sedari awal pendirian republik ini? Sudah menjadi keniscayaan bangsa ini adalah bangsa terbesar di dunia dengan masyarakatnya yang heterogen.

Kita sudah 73 tahun menjaga keragaman yang ada dan sejarah telah membuktikan bahwa bangsa kita mampu untuk menjaga kebhinekaan itu. Alangkah ruginya jika hanya gara-gara pemilu yang sekejap saja bisa melunturkan dan menanggalkan ikatan yang telah terjalin selama ini pupus begitu saja.

Benih-benih permusuhan, dendam, dan kepentingan sesaat pada waktu pesta demokrasi berlangsung telah melalaikan kita semua dalam menjaga dan membina kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Percikan-percikan konflik kepentingan sesaat yang dapat menghanguskan kerukunan harus kita padamkan dengan cara-cara bijak berdasarkan kearifan lokal yang berada di tengah-tengah masyarakat setempat. Jadi, tidak serta-merta jika terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat harus ditempuh melalui jalur hukum. Alangkah baiknya jika hal itu diselesaikan dengan cara-cara yang bijak dan arif berdasarkan norma dan aturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat tetapi tetap menjadi pedoman hidup sampai saat ini.

Tentunya kita semua akan bersepakat bahwa rekonsiliasi itu harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau bukan kita yang mau memulai lantas siapa lagi?

Ach. Fausen LH

Guru MTs Nurul Yaqin Sawaran Lor Klakah Lumajang

AYO BACA : Bukan Petahana, Prabowo Tak Bisa Jamin Pemilu Berjalan Damai

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar