Yamaha NMax

Polisi dan Kota Ramah HAM

  Senin, 06 Mei 2019   Rizma Riyandi
Ilustrasi--Polisi menilang warga yang melanggar peraturan lalu-lintas saat Operasi Keselamatan Progo Tahun 2019 di Sleman, DI Yogyakarta, Senin (29/4/2019). Operasi yang dilaksanakan hingga 12 Mei 2019 itu untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.

May Day atau Hari Buruh, diperingati secara internasional, yang menjadi hari libur tanggal 1 Mei seharusnya menjadi hari perjuangan buruh atau pekerja manapun untuk menuntut hak-haknya yang mungkin tercerabut akan sistem kerja yang dianggap kurang manusiawi atau upah yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggungnya. Hari ini diperingati sebagai langkah besar yang diamanatkan demokrasi, dimana setiap orang berhak menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dirinya dalam pekerjaan.

Akan tetapi, sejarah juga mencatat bagaimana represi aparat keamanan terjadi sejak permulaan hari ini berjalan. Pada tahun 1886, kekerasan antara polisi dan demonstran pecah dua hari setelah tanggal 1 Mei di Mc Cormick Reaper Works, Amerika Serikat. Saat itu jumlah pekerja yang turun nyaris berjumlah 100.000 dan kekerasan yang dilakukan polisi tidak hanya bersifat fisik, namun menggunakan senjata juga sehingga menyebabkan 2 pekerja meninggal dan ribuan terluka.

Paris menjadi sentral ketika terjadi kekerasan pada saat pawai May Day 2019. Penggunaan gas air mata sekaligus kekerasan fisik dan penangkapan dilakukan karena disinyalir gerakan aktivis radikal yang berseberangan dengan kebijakan ekonomi Presiden Prancis, Yellow Vest, turut dalam pawai ini. Selain itu, kekerasan terhadap jurnalis terjadi di Paris ketika seorang koresponden dari RIA Novosti dari Russia yang sedang meliput pawai ini dipukul dengan tongkat oleh polisi pada bagian kepala dan lengan walaupun identitas pers telah disematkan di atas helm pelindung kepala dan lengan.

Indonesia pun tentu tidak lepas dari kontroversi pawai May Day Hari Buruh. Tanggal 1 Mei 2019 lalu, publik Bandung dikejutkan oleh bagaimana polisi menangani sejumlah banyak demonstran yang disebut sebagai penyusup dalam demonstran yang sebenarnya. Tirto.id melansir sekitar 500 orang massa laki dan perempuan diamankan lalu diangkut ke dalam truk, dimana yang laki-laki dipaksa membuka pakaian atasnya. Setelah tiba di halaman Polrestabes Bandung, mereka digunduli serta hanya mengenakan pakaian dalam saja. Selain itu, kekerasan terjadi pada dua awak media, yaitu Iqbal Kusumadireza (Reza), jurnalis freelance, dan Prima Mulia dari Tempo. Reza mendapatkan kekerasan fisik lutut dan tulang kering diinjak serta isi kamera dihapus, sedangkan Prima disekap 3 polisi, dibentak, serta diancam salah satu dari mereka. Kameranya tidak luput dari penghapusan isinya. Pada awalnya, keduanya lantas membidikkan kameranya ketika para polisi mulai terlihat memukuli massa berpakaian hitam, dilansir dari lensaindonesia.

AYO BACA : Terkait Vandalisme, Pemkot Bandung dan Polisi akan Beri Penyuluhan pada Pelajar

Berbagai pendapat dari warga net hingga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun menyatakan ketidaksetujuan akan aksi yang dilakukan massa tersebut. Akan tetapi apakah langkah-langkah yang dilakukan aparat sudah sesuai sehingga berakhir dengan tahapan "pembinaan" terhadap kelompok massa tersebut? Lalu, apakah pernyataan Ridwan Kamil yang menyesalkan tindakan aparat kepada awak media seraya mengusulkan usaha penyelesaian kedua belah pihak akan membawa hasil?

Ingatkah Bandung Kota Ramah HAM?

Masih ingatkah dalam benak bahwa Bandung pernah berkomitmen menjadi Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Melalui wali kota sebelumnya, Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, komitmen itu dilaksanakan dengan peluncuran piagam HAM yang dilakukan di Pendopo Kota Bandung, 11 Desember 2015 silam. Dikatakan pula bahwa piagam tersebut merupakan inisasi implementasi nilai hak asasi manusia sesuai dengan standar PBB lengkap dengan proses auditnya sesuai dengan yang diamanatkan ketika dilakukan pendampingan oleh Pusat Advokasi HAM (PAHAM) FH Unpad dan Foundation For International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) (S. Alam Fanny, 2017)

Konsekuensi logis dari komitmen tersebut seharusnya tidak hanya berimbas pada penanganan kasus-kasus tindak diskriminasi dan intoleransi yang dialami oleh kelompok-kelompok agama yang jumlahnya minoritas, tetapi juga bagaimana aparat penegak hukum, di sini kepolisian, juga terintegrasi dengan komitmen Bandung Kota Ramah HAM. Artinya, akan ada statua atau ketentuan yang mengatur bagaimana mereka dapat bertindak jika ada kejadian-kejadian seperti demo atau pawai yang kelanjutannya tidak sesuai dengan ekspektasi.

AYO BACA : PWI Kota Bandung Kecam Pemukulan Wartawan

Jika memang komitmen Bandung Kota Ramah HAM mengacu kepada standar PBB, maka penangan kejadian-kejadian seperti ricuhnya May Day 2019 di Bandung lalu seharusnya melaksanakan panduan Human Rights Standards and Practice For The Police yang disusun UN New York and Geneva, 2004). Panduan tersebut menyatakan polisi harus memberikan perlindungan terhadap keamanan publik dan hak perorangan keseluruhan (hal.4). Ini adalah dasar umum yang akan berlanjut pada bagaimana kepolisan harus dapat memperlakukan semua tersangka atau yang tertangkap dengan sopan, hormat, dan profesional (hal.11), termasuk tidak boleh mendapatkan penyiksaan, tindakan di luar kemanusiaan atau merendahkan serta ancaman (hal 18). Dalam kondisi tertentu yang terpaksa melibatkan tindakan yang dianggap keras itu pun harus berada dalam kerangka hak asasi manusia.

Di satu sisi, awak media termasuk yang rentan mengalami tindak kekerasan saat peliputan oleh polisi. Pada hari kebebasan pers sedunia yang diperingati di Indonesia 2017 silam, UNESCO menegaskan tindak kekerasan pada jurnalis harus diinvestigasi dan diadili sehingga dapat mereduksi impunitas penyerang jurnalis. Bagaimana selama ini penyerang jurnalis beserta massa yang berada dalam demo atau pawai selalu dianggap berlindung dalam situasi yang tindakannya dibenarkan tanpa adanya lanjutan tindakan hukum sehingga akhirnya tidak jarang mereka dibebaskan serta bertugas kembali walau tindakan mereka jelas melanggar prinsip hak asasi manusia yang sudah dijelaskan di atas.

Peran Polisi, Pemerintah Kota, dan Masyarakat

Pelaksanaan komitmen Bandung sebagai kota ramah HAM tentu akan mendapatkan pertanyaan besar, terlebih jika melihat penanganan aparat kepolisian dalam kasus kerusuhan May Day 2019 silam. Selama ini belum ada pelaksanaan audit terhadap komitmen ini dan rilis hasilnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Komitmen ini seharusnya masuk ke dalam bentuk implementasi kerja aparat penegak hukum secara keseluruhan, terutama kepolisian yang menangani kasus-kasus di lapangan. Memang harus diakui tidak akan mudah melaksanakan komitmen ini, terutama yang berhubungan dengan aparat kepolisian. Namun, sesuai dengan prinsip awal standar kerja kepolisian yang melindungi kepentingan publik serta hak perseorangan, maka sebenarnya komitmen kuat dari kepolisian untuk mengarah kepada hal tersebut sangat diperlukan.

Tentunya, peran partisipasi masyarakat diperlukan untuk dapat menciptakan kolaborasi relevan demi tegaknya prinsip HAM di kota ini tanpa perlu mengusung perilaku yang bersifat merendahkan dan kekerasan. Selain itu, pemerintah kota yang sekarang perlu melanjutkan kerja komitmen kota ramah HAM sehingga tidak terkesan hal ini merupakan bungkus semata agar terlihat oleh kota-kota lainnya. Kerja nyata dari penegakan prinsip HAM juga perlu penekanan perspektif terhadap aparat-aparat pemerintahnya dari level atas hingga bawah. Pentingnya hal ini semata-mata akan menjadi contoh nyata keseriusan yang akan turut menular kepada masyarakatnya dalam jangka panjang.

Fanny S Alam
Koordinator Bhinneka Nusantara Foundation Region Bandung

AYO BACA : Kecam Vandalisme, Muda-mudi Bandung Buat Mural Berjemaah di SLB C Plus Asih Manunggal

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar