Yamaha

4 Aspek Penentu Percepatan Pembangunan Infrastruktur Menurut Menkeu

  Jumat, 26 April 2019   Nur Khansa Ranawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Nur Khansa/ayobandung)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM -- Saat ini pembangunan infastruktur tengah digencarkan baik di level daerah maupun nasional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, tidak seluruhnya pembangunan infastruktur berjalan lancar.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan, ada sejumlah poin-poin penting yang dapat menjadi penentu kecepatan dari pembangunan suatu infrastruktur. Pertama, yang memiliki pengaruh besar adalah persiapan awal proyek.

"Banyak aspek yang menentukan kecepatan dari suatu infrastruktur, dan biasanya yang sangat menentukan adalah persiapan proyek di awal," jelasnya ketika ditemui selepas mengisi acara Infrastructure Summit di Graha Sanusi kampus Unpad Dipatiukur, Jumat (26/4/2019).

AYO BACA : Sebabkan Kematian, Menkes Imbau Jemaah Haji Waspadai Ancaman Sengatan Panas

Dia mengatakan, rencana proyek infrastruktur yang mendetil pada umumnya akan mampu mempercepat pembangunan proyek tersebut.

"Infrastruktur yang sudah punya detil engineering design, melihat dari sisi aspek sosial ekonomi dan lingkugannya biasanya bisa mempercepat," ungkapnya.

Kedua adalah skema pendanaan yang digunakan dan kemampuan pemegang proyek untuk dapat memperoleh fasilitas dan dana yang dibutuhkan.

AYO BACA : Sri Mulyani Terus Pantau Tunjangan Petugas KPPS yang Wafat

"Apakah dia bisa dapat fasilitas, akan tergantung dari tingkat persoalan infrastruktur sebelumnya. Kalau dia tidak viable, apakah dia akan dapat dukungan dari pemerintah, apakah dia dapat avaliability payment. Penjaminan itu juga melaui proses," jelasnya.

Ketiga, Sri Mulyani mengatakan, adalah tingkat kemudahan birokrasi juga kesepakatan antara leembaga eksekutif dan legislatif.

"Di daerah biasanya juga antara eksekutif seperti gubernur, bupati, atau wakilota itu biasanya harus dapat persetujuan atau konsultasi dulu dengan DPRD-nya. Itu proses politik yang banyak makan waktu," ungkapnya.

Aspek keempat adalah proses lelang proyek. Bila dilakukan dengan proses tender yang terbuka dan transparan, maka kemungkinan pembangunan akan berjalan lancar menjadi lebih besar.

"Kalau proses lelang dilakukan dengan tender terbuka dan transparan,  makan akan ada pemenang yang kredibel. Tapi, kalau ada masalah, maka biasanya akan ada tindakan-tindakan (melanggar) hukum dan dalam  ekseksuisnya bisa mengalami kesulitan," pungkasnya.
 

AYO BACA : Jamu Borneo, Persib Siapkan Balas Dendam

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar