Yamaha NMax

Universitas Didorong Bantu Percepat Pembangunan Infrastruktur Daerah

  Jumat, 26 April 2019   Nur Khansa Ranawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan (kanan) saat menghadiri acara Infrastructure Summit 2019 di Gedung Graha Sanusi, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

COBLONG, AYOBANDUNG.COMĀ -- Saat ini, pembangunan infrastruktur di tingkat daerah maupun nasional tengah gencar dijalankan guna memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dari banyaknya jumlah pembangunan yang sedang dan akan berlangsung di Indonesia, APBN maupun APBD tidak mampu membiayai seluruhnya.

Direktur Utama PT Penjainan Infrastruktur Indonesia, Armand Hermawan mengatakan saat ini ada gap 30% antara APBN dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia. Sisa 30% tersebut akan dibantu pembiayaanya lewat kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, salah satunya yang paling domininan adalah lewat skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Kerja sama tersebut memungkinkan pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur.

AYO BACA : Jabar sebagai Provinsi Pariwisata, Mungkinkah?

"Kebutuhan infrstruktur dibanding APBN kita ada sisa 30%. Itu bisa dibantu oleh swasta, dan swasta paling senang lewat KPBU. Sisanya itu mayoritas (akan dibangun) dengan KPBU," jelasnya ketika ditemui di sela acara Infrastructure Summit 2019: Empowering University for Continous PPP Infrastructure Development in Regional Government di Graha Sanusi Kampus Unpad Dipatiukur, Jumat (26/4/2019).

Untuk memudahkan sinergi antara swasta dan pemerintah dalam menjalin KPBU, pihak universitas di seluruh daerah diminta untuk dapat berpartisipasi mewadahi dan memetakan kebutuhan-kebutuhan kampus maupun daerah di sekitarnya sehingga lebih mudah dikomunikasikan kepada pihak swasta maupun investor.

Guna mempercepat hal tersebut, sejak 2015, telah dibangun kerja sama antara PT PII, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mewadahi univeritas-universitas peduli pembangunan daerah lewat University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Salah satu fungsinya adalah sebagai wadah berdiskusi antar universitas dan pemerintah juga pendanaan swasta untuk saling bersinergi membantu pembangunan daerah.

AYO BACA : 19 Proyek Strategis Jabar Dibiayai dengan Pola KPBU

Universitas Padjajaran tahun ini didaulat menjadi ketua UNIID. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani berharap hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas universitas-unversitas di Indonesia untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

"Saya senang ada 31 universitas yang sekarang tergabung (dalam UNIID), tahun ini dipimpin Unpad setelah tahun lalu dipimpin UGM. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan minat dan kapasitas universitas-universitas di Indonesia agar mampu terlibat dalam pemikiran dan proses pembangunan infrastruktur di Indonesia," jelasnya ketika ditemui dalam kesempatan yang sama.

Di Jawa Barat sendiri, Gubernur Jabar, Ridwan KamilĀ  meminta kampus-kampus di Jabar dan yang tergabung dalam UIID untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan di Jabar.

"Ini adalah bagian dari pentahelix, yaitu meminta perguruan tinggi untuk membantu mempercepat pembangunan infastruktur Jabar melalui dana swasta," jelasnya.

"Unpad mengorganisasikan universitas-universitas yang peduli infrastruktur, dan Pemprov Jabar meminta (berkontribusi) karena expertise-nya ada di mereka," kata dia.

AYO BACA : DPRD Jabar Dorong Potensi Perindustrian dan Perdagangan di Jabar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar