Yamaha NMax

MUI Sayangkan Terbitnya Surat Desakan Ma'ruf Amin Mundur dari Pemilu 2019

  Kamis, 25 April 2019   M. Naufal Hafiz
Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi menyayangkan terbitnya surat oleh MUI Sorong yang mendesak mundur KH Ma'ruf Amin dari konstentasi Pilpres 2019.

"Kami sangat menyayangkan terbitnya surat tersebut karena tidak mencerminkan jati diri organisasi MUI yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, netralitas, imparsialitas, keadilan, dan akhlakul karimah," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Sebelumnya, beredar Surat Terbuka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong Nomor 060/MUI-KS/IV/1440 H, tertanggal 22 April 2019 menyoal posisi Ma'ruf.

AYO BACA : Jokowi Kalah di Sumbar, Muncul Gerakan Boikot Nasi Padang

Dia mengatakan, MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.

Sebagai sebuah institusi, kata dia, MUI netral dan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis. Jika ada individu MUI yang berpolitik maka itu tidak mewakili sikap organisasi.

AYO BACA : Caleg Terpilih Akan Dicoret Jika Tak Segera Serahkan LHKPN

Dia mengatakan, dalam rapat Pimpinan Harian DP MUI Pusat, pada Selasa (23/4/2019), berpendapat bahwa Surat Terbuka MUI Kota Sorong tersebut dinilai menyalahi mekanisme, kaidah, dan ketentuan PD/PRT MUI karena sudah masuk ranah politik praktis dan tidak mengindahkan norma kepatutan dan jati diri organisasi MUI.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dia mengatakan, Dewan Pimpinan MUI Pusat menyepakati untuk memberikan teguran dan peringatan kepada Pimpinan MUI Kota Sorong dan meminta kepada Pimpinan MUI Kota Sorong agar menjaga netralitas institusi MUI dari politik praktis, sebagaimana diamanatkan oleh PD/PRT MUI.

DP MUI Pusat, kata dia, juga mengingatkan kepada MUI Kota Sorong agar hal-hal terkait dengan proses pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan serta diduga terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, agar disalurkan sesuai mekanisme hukum yang telah tersedia, yaitu Bawaslu, DKPP, dan MK.

"Kami juga meminta Pengurus MUI Kota Sorong agar segera melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka menjaga suasana masyarakat tetap aman dan kondusif serta menjunjung tinggi suasana ukhuwah Islamiah dan ukhuwah wathaniyah," katanya.

AYO BACA : 3 Petugas Pemilu di Bandung Dilarikan ke Rumah Sakit

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar