Yamaha Lexi

The Untold Story Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019

  Kamis, 25 April 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen
Ilustrasi Pemilihan Umum 2019.

17 April 2019 kemarin telah digelar Pemilihan Umum Serentak yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rakyat Indonesia menyambut pesta demokrasi 5 tahunan ini dengan antusias karena momentum ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak, dengan harapan siapapun pemimpin yang terpilih dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pemilihan umum 2019 ini merupakan pemilihan umum pertama dalam sejarah penyelenggaraan pemilu yang menggabungkan antara pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu waktu.

Dasar dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 merujuk kepada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai turunan dari undang-undang tersebut. Maka penyelenggaraan pemilu ini berpedoman pada dasar hukum itu.

Selama penyelenggaraan pemilu 2019 ini jauh sebelumnya terdapat jadwal dan tahapan yang harus ditempuh dengan diatur oleh Peraturan KPU No 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU no. 32 Tahun 2018.

Mulai dari perencanaan awal penyelenggaraan pemilu, kemudian pendaftaran dan penelitian adminstrasi Partai Politik peserta pemilu, pembentukan Badan Ad Hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan perhitungan suara, penyelesaian sengketa hingga pelantikan anggota legislatif, serta presiden dan wakil presiden terpilih.

Setiap penyelenggaraan terdapat dasar hukumnya seperti pemutakhiran data merujuk kepada Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 serta di revisi menjadi Peraturan KPU No. 37 Tahun 2018 untuk dalam negeri, Peraturan KPU tahun 12 Tahun 2018 bagi pemutakhiran data di luar negeri.

Kemudian proses pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam Peraturan KPU no 3 Tahun 2019 bagi KPPS dan direvisi menjadi Peraturan KPU No 9 Tahun 2019, serta rekapitulasi ditingkat kecamatan, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI diatur dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2019. Penetapan calon terpilih, penetapan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum diatur dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2019.

Tak banyak orang yang tahu bagaimana perjalanan penyelenggaraan pemilu dari awal sampai hari pelaksanaan pada 17 April 2019. Hingga setelah pemungutan suara pemilu serentak ini memakan korban untuk penyelenggara, baik penyelenggara PPK, PPS hingga KPPS yang hingga saat ini jumlahnya terus bertambah karena kelelahan pada saat bertugas dalam pemungutan dan perhitungan suara.

Dalam catatan KPU RI yang dikutip oleh Viryan Azis Komisioner KPU RI dalam akun twitter @viryanazis data per 23 April 2019 ini sudah tercatat pejuang demokrasi yang sakit 548 orang dan 119 orang gugur. Penggabungan pemilu legislatif dan presiden dibayar mahal dengan jatuhnya korban.

Lelahnya penyelenggara pemilu menjadi salah satu penyebab utama banyaknya penyelenggara yang gugur karena proses pemungutan dan perhitungan suara yang lama dan tekanan terhadap penyelenggara pemilu yang cukup besar ini menjadi sebuah catatan khusus bagi penyelenggaraan pemilu ke depannya.

Beban berat yang dipikul oleh penyelenggara pemilu ini tidak hanya dipikul oleh KPPS, PPK dan PPS, pun dalam menjalankan tahapan pemilu dari awal pelantikan hingga pasca pemungutan suara banyak waktu dan tenaga yang dikorbankan.

Seperti misalnya dalam proses pemutakhiran data, PPS dan PPK menjalani proses pemutakhiran data Pemilih yang dimulai dari pencocokan dan penelitian (COKLIT) pendataan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) hingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian dipublikasikan agar muncul tanggapan dari masyarakat dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang nantinya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Proses tersebut menguras tenaga dan pikiran dari penyelenggara pemilu yang siap sedia melakukan proses input data pemilih siang dan malam agar data pemilih menjadi data yang berkualitas.

Kemudian dalam proses penyediaan logistik yang cukup menyita waktu dan tenaga yang banyak dilakukan oleh PPK dan PPS dengan dimulai dari memantau proses penyortiran dan pelipatan Surat Suara, proses penyusunan logistik yaitu kotak suara, surat suara, dokumen administrasi, hingga alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ini sesuai. Hal ini menyita tenaga yang cukup besar karena dalam penyediaan logistik dilakukan beberapa minggu menjelang pelaksanaan pemilu.

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara oleh petugas KPPS pun menjadi titik puncak sebuah pelaksanaan pemilu. Petugas KPPS melakukan tugas pemungutan suara dari jam 07.00 WIB-13.00 WIB dan memulai perhitungan dari 13.00 WIB hingga selesai.

Proses perhitungan yang panjang menjadi beban yang cukup besar bagi petugas KPPS karena mereka menghitung perolehan suara dimulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Waktu selesainya perhitungan ini bervariatif ada yang selesai sampai jam 01.00 WIB, jam 03.00 WIB, ada jam 07.00 WIB hari berikutnya.

Batas perhitungan tingkat TPS diatur oleh hasil Putusan MK No 20/PUU-XVII/2019 Point 4 yaitu “Menyatakan frasa ‘hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara’ dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. Maka perhitungan suara dan selesainya proses di TPS dengan batas maksimal sampai pukul 12.00 WIB tanpa jeda.

Hal itu yang memicu banyak jatuhnya korban dari penyelenggara pemilu karena kelelahan, kecelakaan dan sakit dan tekanan lainnya. Sehingga atas gugurnya penyelenggara ini layak diberikan gelar sebagai pahlawan demokrasi karena dengan semangat juangnya melaksanakan tugas sebagai penyelenggara ad hoc pemilu tanpa kenal lelah walaupun hanya mendapakan honor yang jauh dari harapan.

Tak banyak orang yang tahu bagaimana proses dalam melaksanakan pemilihan umum dari sisi penyelenggara. Banyak yang menuding bahwa banyak kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kemudian menganggap remeh menjadi penyelenggara pemilu.

Namun ada kebanggaan tersendiri dari penyelenggara pemilu adalah dapat berkontribusi dan menjadi pelaku sejarah dalam pesta demokrasi 5 tahunan untuk mencari pemimpin yang dapat membawa Indonesia lebih baik kedepan.

 

Mohamad Ully Purwasatria

PPK Coblong Kota Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar