Yamaha Lexi

UU Pemilu Harus Direvisi

  Selasa, 23 April 2019   Dadi Haryadi
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan (rekapitulasi) surat suara calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019. (Irfan Al-Faritsi/ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2019 memakan banyak korban meninggal dunia petugas penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat menjalankan tugas dalam Pemilu 2019 sebanyak 91 orang. Seluruhnya tersebar di 19 provinsi di Indonesia.

Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi menepis tudingan publik bahwa KPU menjadi penyebab proses Pemilu yang melelahkan dan panjang. Menurutnya, KPU hanya menjalankan amanat Undang-Undang Pemilu. 

AYO BACA : Banyak Makan Korban, Golkar Desak Evaluasi Pemilu 2019

“KPU tidak bersalah. KPU hanya menjalankan undang-undang. UU Pemilu lah yang tidak representatif dan menyebabkan keluhan masyarakat,” katanya di Bandung, Selasa (23/4/2019).

Menurutnya proses perhitungan suara berjenjang yang biasanya hanya di tingkat TPS lalu TPPS saat ini berubah menjadi tingkat kecamatan yang membuat jumlah perhitungan surat suara lebih banyak. “Waktu perhitungan lebih lama dan melelahkan, karena perhitungan dilakukan  pada saat bersamaan,” katanya.

AYO BACA : KPU RI: Ada 54 Petugas Pemilu yang Meninggal Dunia

Kesalahan UU Pemilu ini membuat proses pemungutan dan perhitungan suara yang sebelumnya sederhana, kini menjadi sesuatu hal yang malah menyulitkan. “Ini kesalahan kolektif dari penyusun undang-undang mulai partai politik dan pemerintah,” ujarnya.

Dedi sendiri mengusulkan jika seluruh proses pemilu 2019 ini selesai maka pemerintah dan seluruh ketua partai politik kembali berkumpul dan sepakat untuk melakukan perubahan UU Pemilu. “Duduk bersama-sama, membahas perubahan untuk kembali dipisahkan antara Pemilihan Presiden dan Legislatif DPR hingga DPRD, Pilkada serentak juga,” katanya.

Pihaknya juga meminta agar seluruh panitia kelompok pemungutan suara di desa dan kelurahan diangkat menjfi panitia tetap pemilihan yang nantinya akan bekerja mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah hingga Presiden. “Saya pikir ini solusi yang tepat,” katanya.

AYO BACA : Petugas KPPS yang Meninggal Tembus 91 Orang di 19 Provinsi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar