Yamaha NMax

Peserta Pemilu Dilarang Lakukan Pawai Kemenangan

  Selasa, 16 April 2019   Fira Nursyabani
Menko Polhukam Wiranto memberikan arahan saat memimpin rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Jakarta, Senin (15/4/2019). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto melarang para peserta pemilu dan pendukung pasangan calon untuk melakukan pawai kemenangan dengan mobilisasi massa ke jalan usai pencoblosan.

"Ini (pawai kemenangan) jangan dilakukan. Aparat kepolisian telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan maka akan tidak diizinkan, karena nyata-nyata itu melanggar Undang-Undang menyatakan pendapat dimuka umum, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998," kata Wiranto usai rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Menurut dia, ada empat syarat agar dapat izin melakukan mobilisasi massa sesuai Undang-Undang. Salah satunya yakni tidak mengganggu ketertiban umum.

AYO BACA : KPU Jabar: Sehari Sebelum Pemilu Logistik Sudah di TPS

"Di mana di pasal 6 kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada 4 syarat, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain kemudian dalam batas-batas etika dan moral. Yang keempat tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa," paparnya.

Wiranto menyarankan masyarakat agar melakukan syukuran di rumah masing-masing dibandingkan melakukan pawai kemenangan ke jalan. "Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh tentunya ya, syukuran kemenangan di rumah tetangganya hadir boleh," ucapnya.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak turun ke jalan untuk merayakan kemenangan setelah melakukan pencoblosan pada 17 April 2019 karena akan memprovokasi pihak lain.

AYO BACA : Golput Itu Pilihan, Fanatik pada Pemilu Jangan

"Dari Polri berlandaskan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran, atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan. Karena nanti akan memprovokasi pihak lainnya," ujar Tito.

Tito juga meminta agar warga melakukan kegiatan seperti biasa saat Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyelesaikan sengketa dengan jalur yang sudah diatur oleh undang-undang.

"Lebih baik kita menjalan kegiatan dengan baik, tenang. Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang ada mekanismenya," ujarnya.

Dia juga menegaskan kepolisian tidak akan memberikan izin bila ada yang ingin menggerakkan massa ke jalanan. "Kalau ada hal yang dianggap melanggar, tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa maka Polri tidak akan memberikan izin," tegasnya.

AYO BACA : Pastikan Pemilu 2019, Bawaslu Jabar Lakukan Patroli Pengawasan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar