Yamaha Mio S

Wali Kota Bekasi Ingatkan Emil Soal Dana Perimbangan Pajak Rp2 Triliun

  Kamis, 11 April 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. (Ananda M Firdaus/ayobekasi).

BEKASI, AYOBANDUNG.COM--Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengingatkan kembali Gubernur Provinsi Jawa Barat terdapat hak lebih Kota Bekasi untuk menerima dana perimbangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) di kotanya yang hampir mencapai Rp2 triliun setiap tahun.

Melalui pendapatan PKB BBNKB, Rahmat sebelumnya mengharapkan besaran dana perimbangan bisa diubah sehingga pihaknya mampu membantu membiayai masyarakat bersekolah gratis di jenjang SMA/SMK Negeri. 

Lantaran permintaan ditolak karena bertabrakan dengan regulasi yang ada, Rahmat tidak berkeberatan gubernur menyediakan opsi lain. Dia mengaku sudah mengetahui bahwa mengubah dana perimbangan PKB BBNKB memang akan berbenturan dengan regulasi. Namun hal tersebut tidak dibenarkan sepenuhnya untuk menolak permintaan pihaknya. 

"Jadi kalau pak gubernur mengartikan pakai aturan itu, memang gak boleh kita juga tahu. Tapi pak gubernur harusnya memperhatikan dengan cara lain, orang sudah ngasih Rp2 triliun kok, harusnya ada perhatian lain. Masa saya harus jelaskan sampai begitu," kata Rahmat, Kamis (11/4/2019). 

Dia mengungkapkan, dana perimbangan PKB BBNKB yang pihaknya terima hanya sebesar 30%, sementara pemerintah provinsi 70%. Menurutnya, jika besaran pendapatan pajak itu bisa lebih dari ketentuan semula, maka bukan masalah pendidikan saja yang bisa gratis, lebih jauh problem kotanya yang lain bisa terganggulangi.

"Makanya kalau kamu sekarang merasakan macet, jalan rusak, jangan omelin saya, karena duitnya kesana. Coba kalau duit Rp2 triliun itu ke kota, jalan sudah dilapisin emas," ujarnya. 

Dia pun meminta agar pemerintah provinsi bisa tergugah hatinya dengan kebutuhan Kota Bekasi ini. Dia pun menyinggung tidak sedikit masyarakat Kota Bekasi yang sudah memilih Ridwan Kamil dalam pencalonannya sebagai gubernur, maka permintaannya ini bisa dipertimbangkan lebih jauh. 

Mendorong Undang-undang PKB BBNKB Diubah Melalui Apeksi 

Rahmat juga mengaku, selain mencari cara dengan terus meminta kepada gubernur, pihaknya mendorong upaya ini terealisasi melalui bantuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). 

Walau kuncian rencana program sekolah gratis dinilai berada di tangan gubernur, apeksi setidaknya mampu memuluskan agar undang-undang menyinggung PKB BBNKB dapat diubah, sehingga anggaran rencana program dapat tercurah dari sana. Setidaknya dia mengharapkan besaran dana perimbangan itu menjadi 40%:60%.

Dia juga sadar bahwa daerah dengan pendapatan PKB BBNKB dengan nilai besar bukan saja didapat Kota Bekasi. Satu di antaranya seperti Kota Surabaya yang sempat mengajukan pengelolaan SMA/SMK dikelola lagi pemerintah daerah namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada 2017. 

Dia menegaskan, rencana program lewat pembiayaan PKB BBNKB yang diajukan kepada Apeksi sangat tergantung dengan upaya memfasilitasinya. Rahmat mengaku sudah mengirimkan surat terkait persoalan ini kepada Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Airin Rachmi Diany pada pertemuan Apeksi di Semarang akhir Maret lalu. 

"Tinggal tergantung Apeksi-nya. Kalau ingin memperjuangkan anggotanya, kota-kota yang ada kan ada 104. Kan yang besar-besar itu (pendapatan PKB BBNKB) seperti di pusat-pusat kota, seperti Surabaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Medan. Kalau daerah-daerah yang kecil kaya Pangandaran, masih kecil, tapi pasti jalannya bagus, karena ada duit kita yang sebagian di transfer," tandasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar