Yamaha NMax

Angkut Surat Suara dengan Kendaraan Terbuka, KPU Bekasi Dinyatakan Bersalah

  Selasa, 09 April 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Warga mengabadikan pemindahan surat suara pemilu di Kota Bekasi menggunakkan truk bak terbuka, Selasa (19/3/2019). (YouTube)

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dinyatakan bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, terkait insiden pengangkutan surat suara menggunakan bak terbuka. Pernyataan itu disampaikan pada sidang putusan pelanggaran administrasi pemilu 2019.

Sidang putusan digelar pada Senin (8/4/2019) dan dipimpin oleh Ketua Majelis Iqbal Alam Islami, yang didampingi Komisioner Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail, dan Komisioner Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa. 

AYO BACA : Anggaran Revitalisasi Kalimalang Capai Rp40 Miliar

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto mengatakan pengangkutan surat suara pemilu 2019 menggunakan truk terbuka tanpa pengamanan dan pengawalan kepolisian dinyatakan benar terjadi dalam insiden tersebut. 

"Maka atas dasar itu majelis menyimpulkan bahwa terlapor yakni KPU Kota Bekasi terbukti melanggar ketentuan pengangkutan surat suara pemilu dan terjadi kerobekan kemasan atau plastik surat suara sesampainya di Gudang Logistik, Bekasi Timur," kata Tomy di kantornya, Selasa (9/4/2019).

AYO BACA : Surat Suara Diangkut Kendaraan Bak Terbuka, KPU Bekasi Disidang

Ia menjelaskan, dasar hukum yang menjerat KPU ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

"Kami nyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahap pendistribusian logistik pemilu. Untuk itu Bawaslu memberikan teguran tertulis dan memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk perbaikan manajemen dalam distribusi logistik pemilu dan memastikan tidak terulang kembali kejadian serupa," paparnya. 

Menurutnya, apabila pelapor dan terlapor merasa keberatan dengan putusan Bawaslu, maka dipersilahkan mengajukan banding. "Kami persilakan untuk melakukan banding tiga hari setelah putusan ini," terangnya.

Ditemui secara terpisah, pelapor insiden tersebut, Amsar (36) meminta KPU Kota Bekasi untuk menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada publik. Selain itu, KPU diminta mengubah sistem pendistribusian surat suara menggunakan truk tertutup.

"Tidak lagi memakai truk terbuka, karena dianggap kurang memenuhi unsur keamanan, kita berharap agar dikemudian hari tidak ada lagi penyelenggara pemilu yang melakukan kelalaian atau kecerobohan seperti ini," ungkapnya. 

AYO BACA : Kartu Sehat Bekasi Bisa Menjamin Melahirkan di Bidan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar