Yamaha Aerox

Pengamat : Carpooling Pemkot Bandung Rentan Langgar UU Persaingan Sehat

  Selasa, 19 Maret 2019   Nur Khansa Ranawati
Ilustrasi. (Irfan Al-Faritsi/ayobandung)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Program carpooling atau angkutan bersama yang diterapkan di kalangan aparatur sipil negara kalangan Pemerintah Kota Bandung dengan menggandeng salah satu perusahaan transportasi, Grab, dinilai rentan melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Sehat.

Hal tersebut disampaikan pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf di Jakarta belum lama ini.

Dia yang juga merupakan mantan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip UU Anti-Monopoli, dimana Pemkot Bandung dinilai memberikan eksklutifitas pada salah satu pelaku usaha.

AYO BACA : Begini Curhat Supir Angkot Bandung soal Penerapan Carpooling

“Secara umum, tujuan program carpooling ini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat," jelasnya.

Dia juga menilai kebijakan tersebut cenderung mendiskriminasi pelaku usaha moda transportasi lainnya, terutama transportasi konvensional seperti angkot. Pemerintah seharusnya, dia mengatakan, berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak salah satu operator moda transportasi tertentu.

"Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum," ungkapnya.

AYO BACA : Dishub Klaim ASN Rasakan Manfaat Uji Coba Carpooling

Dia juga menyarankan Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan tersebut. Lebih jauh, Syarkawi juga mengusulkan Pemkot Bandung untuk dapat menyelaraskan kebijakan yang diambi dengan  Pasal 3 UU 5 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Syarkawi juga mendukung upaya KPPU saat ini untuk meninjau uji coba program carpooling yang dinamai Grab to Work tersebut. Bila terdapat pelanggaran, pihaknya meminta KPPU untuk dapat merekomendasikan penghapusan kebijakan tersebut.

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif tersebut,” tegasnya.
 

AYO BACA : Wali Kota Pastikan Tidak Ada Monopoli Carpooling

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar