Yamaha Mio S

Pembenahan Singaparna Lebih Mendesak daripada Jalan Lingkar Utara

  Selasa, 19 Maret 2019   Irpan Wahab
Ketua KNPI Kecamatan Singaparna Asep Abdul Ropik menilai pembangunan jalan lingkar utara yang dicanangkan Pemkab Tasikmalaya terkesan dipaksakan. (Irpan Wahab/Ayobandung.com)

SINGAPARNA, AYOBANDUNG.COM—Ketua KNPI Kecamatan Singaparna Asep Abdul Ropik menilai pembangunan jalan lingkar utara yang dicanangkan Pemkab Tasikmalaya terkesan dipaksakan, meski pembangunan ini bertujuan mengurai kemacetan di wilayah Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya yakni Kecamatan Singaparna.

Asep menilai, seharusnya Pemkab Tasikmalaya mengutamakan pembenahan di wilayah Kecamatan Singaparna. Terlebih, pada masa kepemimpinan Uu ruzhanul Ulum-Ade Sugianto pada tahun 2010, program pembenahan Kecamatan Singaparna muncul cukup kencang ke permukaan.

"Pada masa Uu-Ade itu kan canangannya pembenahan Singaparna, tapi sekarang semangat itu seolah hilang. Pembangunan jalan lingkar penting iya, tapi pembenahan ibu kota itu lebih penting," papar Asep yang ditemui dikantor LBH Ansor, Selasa (19/3/2019).

AYO BACA : Cilengkrang Banjir Bandang, Kota Bandung Amankan Infrastruktur

Pembenahan Kecamatan Singaparna, kata Asep, dinilai penting baik dari segi pemindahan Pasar dan Terminal Singaparna maupun pembenahan lainya.

Meskipun pembangunan jalan lingkar utara ada dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), namun tidak mendasar ketika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum ada. Padahal RDTR itu merupakan mengejawantahan dari RTRW.

"Ini harus jelas dulu, mana yang harus ditata lebih dulu. Harusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat diajak berdiskusi tentang program yang akan dibuat," papar Asep.

AYO BACA : Pembangunan Infrastruktur di Jabar Siap Pakai Obligasi Daerah

Diakui pria yang juga menjabat sebagai Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya ini, kehadiran jalan lingkar utara akan sangat membantu penguraian kemacetan di Kecamatan Singaparna. Namun, menurutnya, alangkah baiknya masyarakat dilibatkan dalam uji publik.

"Masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah mana yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Tetapi masyarakat yang tidak ada kaitanya dengan kekuasaan," kata Asep.

Seharusnya, lanjut Asep, Pemerintah berkomitmen pada pembenahan Kecamatan Singaparna yang itu sudah ada dalam perencananan pembangunan. Artinya, meskipun saat ini pemerintah membangun jalan lingkar dengan sudah mengalokasikan anggaran, pemerintah juga menggarap pembenahan Kecamatan Singaparna.

"Kalau misalnya pemerintah berkomitmen pada aspek yuridis yakni perencanaan pembangunan, harusnya berimbang. Artinya pembangunan jalan lingkar digarap, pembenahan Singaparna juga diprioritaskan," pungkas Asep.

Sementara itu, Fuad Muhammad Lutfi, salah satu warga Singaparna menuturkan, lebih mendukung pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan di wilayah Singaparna karena banyak fasilitas umum yang saat ini belum ada.

"Contohnya, trotoar saja belum ada, ruang terbuka hijau juga belum ada. Pasar kondisinya ya bisa dibilang belum layak. Fokus dulu di pembenahan baru ke pembangunan lainnya," pungkas Fuad.

AYO BACA : Pembangunan Infrastruktur Jabar Dorong Pertumbuhan Daerah

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar