Yamaha Lexi

Meski Telah Terbitkan Aturan Ojol, Kemenhub Belum Finalisasi Tarif

  Selasa, 19 Maret 2019   Fira Nursyabani
Ratusan pengemudi gojek saat melakukan registrasi ketenagakerjaan di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Minggu (13/5/2018). (Ramdhani/ayobandung.com).

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiadi mengatakan aturan bagi ojek dalam jaringan (online) sudah terbit dan akan disosialisasikan kepada para pengendara ojek. Aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

AYO BACA : Hasil Riset: Batas Bawah Tarif Ideal Ojek Daring Rp2.000

"Peraturan menteri untuk masalah ojol (ojek online) sudah keluar," katanya seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

AYO BACA : KPPU Selidiki Dugaan Permainan Harga Ojek Daring

Budi menuturkan aturan tersebut telah resmi diterbitkan pada pekan lalu. Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Ia mengatakan nantinya masalah tarif akan dievaluasi setiap 3 bulan. Kendati demikian, hingga saat ini, finalisasi soal tarif masih terus dilakukan. "Paling cepat Kamis (21/3/2019), paling lambat Jumat (pekan ini)," tuturnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pemerintah telah melakukan upaya persuasif terkait penentuan tarif ojek daring agar bisa diterima semua pihak.

Budi menyebut besaran tarif yang diusulkan mitra pengemudi sebesar Rp3.000/km dikhawatirkan akan memberatkan pengguna. "Oleh karenanya, saya usulkan in between (di antara) yaitu Rp2.400 per km sebagai angka usulan," katanya.

AYO BACA : Nasib Pengemudi Ojek Online Berwajah Cantik, Sering Digoda Penumpang

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar