Yamaha NMax

Kedatangan Prabowo di Bandung Disambut Aksi Orasi dan Teaterikal

  Jumat, 08 Maret 2019   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Aksi orasi dan teaterikal menjelang kedatangan Prabowo Subianto untuk menyampaikan Pidato Kebangsaan di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Jalan Terusan Halimun, Kota Bandung, Jumat (8/3/2019) sore. (Eneng Reni Nuraisyah Jamil/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Organisasi masyarakat yang mengatasnamakan diri Jaringan Progresif 98 Bandung menggelar aksi teaterikal dan penyampaian orasi yang mengklaim gagalnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membawa pemerintahan ke arah lebih baik.

Aksi tersebut dilakukan menjelang kedatangan Prabowo Subianto untuk menyampaikan Pidato Kebangsaan di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Jalan Terusan Halimun, Kota Bandung, Jumat (8/3/2019) sore. Mereka meminta Calon Presiden Nomor Urut 02 tersebut menjadi penggerak perubahan.

AYO BACA : Pidato Kebangsaan di UKRI, Prabowo: Jutaan Hektare untuk Rakyat

Kami sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah Jokowi gagal menjalankan pemerintahan sesuai janjinya, dan sekarang menaruh harapan terhadap Prabowo dan Sandiaga Uno. Tapi Kami juga tidak ingin memberikan cek kosong, dalam kesempatan ini kami sampaikan agar Prabowo mempertegas komitmennya menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas di tahun 1998, ujar Koordinator Jaringan Progresif 98 Bandung, Budiana Irmawan.

Budiana mengklaim berbagai permasalahan yang gagal diselesaikan di bawah pemerintahan Jokowi. Di antaranya soal hukum yang tidak adil, Prabowo diminta taat azas memberikan keadilan hukum bagi semua masyarakat.

AYO BACA : Pidato kebangsaan di UKRI, Prabowo: Indonesia Alami Ketimpangan Sosial Ekstrem

Kedua, dia menyebut masalah lingkungan yang menurutnya banyak diabaikan dan berakibat buruk sehingga banyak terjadi bencana di Indonesia.

Reformasi kepolisian juga penting, Polri lepas dari TNI, hanya awal reformasi kepolisian, maka harus ada reformasi lebih lanjut. Polri harus di bawah intansi Kementerian seperti Kemendagri atau kementerian baru, katanya.

Dia juga menilai program bagi-bagi sertifikat tanah gratis untuk masyarakat yang dianggapnya bukan program baru. Pemerintah seharusnya menghadirkan program redistribusi tanah, misalnya tanah-tanah terlantar atau Hak Guna Usaha (HGU) yang habis pengelolaannya, bukan bagi-bagi sertifikat dari tanah yang sudah dimiliki.

Selain itu, Jaringan Progresif 98 Bandung juga menuntut adanya reformasi birokrasi yang profesional serta menjunjung etika publik. Lalu pemimpin seharusnya dapat menjamin keberagaman, karena saat ini dia merasa ada diskriminasi.

Ada istilah sekarang saya Pancasila dan bukan Pancasila, membuat segregasi, atau pertentangan semakin tajam. Pemimpin harus berikan inspirasi bahwa kita satu bangsa satu tujuan, kita punya cita-cita sama jangan dibedakan, tandasnya.

AYO BACA : Pidato kebangsaan di UKRI, Prabowo: Indonesia Masih Dilanda Krisis Gizi Buruk

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar