Yamaha NMax

Awasi Dana Desa

  Kamis, 28 Februari 2019   Dadi Haryadi
Dana Desa. (Kemendes PDTT)

Selama 4 tahun program Dana Desa bergulir dimulai tahun 2015 sampai tahun 2018, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan instansi yang terkait dengan Dana Desa termasuk pemerintah daerah (Pemda) dinilai belum optimal dalam menangani pencegahan kasus korupsi Dana Desa.

Peningkatan jumlah Dana Desa yang disalurkan tiap tahunnya yang masuk ke kas Desa diikuti juga dengan pertumbuhan jumlah kasus penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh elite Desa. Melihat bermunculan kasus-kasuspenyelewengan Dana Desa, menjadi pertanyaan besar benarkah Dana Desa untuk pembangunan desa?

Dana Desa yang terus meningkat

Pemerintah melalui nawacitanya berkotmitmen melaksanakan pembangunan dari pinggiran yaitu dari desa oleh sebab itu desa menjadi ujung tombak pembangunan bangsa, komitmen ini tercermin dari diberlakunya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna untuk peningkatan perekonomian desa, dan berkenaan dengan itu pemerintah telah menguncurkan dana triliunan rupiah masuk  ke desa-desa yang bertujuan untuk membangun desa.

Peningkatan pendanaan Dana Desa terjadi tiap tahun mulai ditahun 2015 yang hanya sebesar Rp20,77 triliun, ditahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun, dan di tahun 2017 meningkat menjadi Rp60 trilliun. Akibatnya terjadi peningkatan infrastruktur yang signifikan di desa-desa.

AYO BACA : PID, Optimalkan Pemanfaatan Dana Desa

Berdasarkan data dari nota keuangan RAPBN 2019 sudah banyak capaian yang dihasilkan dari Dana Desa jika dihitung dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat pembangunan 124.000 km jalan desa, 6.600 pasar desa, 791 km jembatan, 38.300 unit PAM, 11.600 unit posyandu, 28.800 unit irigasi, 5.400 unit polindes, 1.900 unit embung, 18.200 unit PAUD, dan 2.900 unit perahu dengan realisasi anggaran Dana Desa 127,2 Triliun selama tahun 2015 sampai tahun 2017.

Potensi Desa 2018

Sejalan dengan itu peningkatan status desa juga terlihat dari hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes). Podes dilaksanakan tiga(3) kali dalam waktu sepuluh(10) tahun yaitu tahun 2011, 2014 dan terbaru tahun 2018. Berdasarkan hasil Podes 2018, tercatat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT. Podes 2018 juga mencatat sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten/kota.

Berdasarkan data (Podes) 2018 Indeks Pembangunan Desa (IPD) telah memberikan gambaran terjadi peningkatan status desa yang semula desa tertinggal ke desa berkembang dan juga yang awalnya desa berkembang ke desa mandiri. IPD adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dengan skala 0–100. IPD dengan status tertinggal (kurang dari sama dengan 50), berkembang (lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75), dan mandiri (lebih dari 75).

IPD hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan desa. Berdasarkan hasil pendataan podes 2018 desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen).Status Desa Tertinggal berkurang sebesar 6.518 desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Status Desa Mandiri bertambah sebesar 2.665 desa dibandingkan tahun 2014.

AYO BACA : Memangkas Desa Tertinggal Dengan Dana Desa

Meningkatnya Kasus Korupsi Dana Desa

Tapi sangat disayangkan meningkatnya Dana Desa juga diiringi dengan peningkatan jumlah kasus hukum penyelewengan Dana Desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp40,6 miliar.

Menurut ICW, permainan anggaran bisa terjadi pada saat perencanaan maupun pada saat pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut.

Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan.

Indonesia bersih dari korupsi adalah dambaan semua orang oleh sebab itu peranan masyarakat sangat penting dalam mengawal pelaksanaan Dana Desa apalagi pemerintah berencana akan meningkatkan pendanaan Dana Desa pada tahun 2019 ini. Masyarakat bisa melaporkan penyalahgunaan Dana Desa di call center 1500040, dan bersama kita awasi Dana Desa.

Joni Saputra
Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

AYO BACA : Membangun Desa, Membangun Jawa Barat Sejahtera

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar