Yamaha Lexi

Negara Dinilai Inkonstitusi, Penghayat Akur Sunda Wiwitan Cemaskan Diskriminasi

  Rabu, 27 Februari 2019   Erika Lia
Paseban Tri Panca Tunggal di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, tempat penghayat Akur Sunda Wiwitan mengaktualisasi diri. Ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 1976 dan kini menjadi pusat aktivitas penghayat Akur Sunda Wiwitan. (Erika Lia/ayocirebon).

KUNINGAN, AYOBANDUNG.COM--Negara dinilai inkonstitusional karena belum memperlakukan semua warganya setara. Masyakarat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, menuntut hukum adat diakomodir dalam hukum negara.

Girang Pangaping Adat atau Pendamping Komunitas masyarakat Akur Sunda Wiwitan, Dewi Kanti kepada Ayocirebon.com mengungkapkan, pencantuman kolom kepercayaan pada KTP tak serta merta akan membuat penghayat setara dengan warga negara lain.

Menurutnya, yang lebih urgen dilakukan negara adalah dengan lebih dulu mengakomodir hukum adat ke dalam hukum negara. Pihaknya meminta otoritas negara memperlakukan hukum adat serupa dengan hukum agama.

“Kami ingin ada pemulihan dulu bagaimana hukum adat diakomodir hukum negara, seperti halnya hukum agama diakomodir dalam hukum negara. Kenapa identitas kultural secara sistemik tak diakomodir pula?,” ungkapnya setengah bertanya ketika menyikapi pencantuman kolom kepercayaan pada KTP bagi para penganut aliran kepercayaan atau penghayat.

Dewi mengingatkan, amanat konsitusi di mana semua warga Negara tanpa kecuali, berkedudukan setara. Dalam hal ini, sejatinya komunitas-komunitas masyarakat adat dengan keyakinannya masing-masing pun berhak memperoleh penghidupan yang sama.

“Setiap bangsa diciptakan setara, punya kreativitas masing-masing dan tak perlu menjajah satu sama lain,” katanya.

Dalam pandangannya, pencantuman kolom kepercayaan tidak menyelesaikan masalah ketika praktik-praktik diskriminasi masih ditemukan dalam kehidupan bernegara. Dia menyebut, para penghayat masih rentan terhadap diskriminasi saat seharusnya mereka menerima hak ekonomi, pendidikan, pernikahan, dan lainnya.

Dengan kata lain, para penghayat mengharapkan negara lebih dulu menjamin hak-hak mereka. Tak sekedar mencantumkan kolom kepercayaan pada kartu identitas.

“Kebijakan Negara belum jelas. Masih terbuka multi interpretasi,” ujar putri kedelapan sesepuh Akur Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusuma ini.

Dia menyebutkan, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, tidak ada definisi agama yang diakui maupun kepercayaan yang diakui. Kondisi inilah yang dianggap membuka ruang multi interpretasi yang rentan diskriminasi.

Pihaknya pun meragukan political will negara. Menurutnya, Negara bahkan masih gagap kebhinekaan, ketika di sisi lain Negara justru mengingatkan setiap warganya untuk menghargai kebhinekaan.

“Indonesia adalah negara berbhineka. Tapi, politik penyeragaman justru tetap dilaksanakan. Artinya, negara inkonstitusi,” tegasnya.

Masyarakat Akur Sunda Wiwitan, lanjutnya, menolak keyakinan personal diatur negara. Menurutnya, negara hanya punya kewajiban mencatat peristiwa yang berimplikasi hukum.

“Masyarakat adat adalah masyarakat yang justru nasionalis, yang punya visi kemanusiaan dan kebangsaan,” tandasnya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar