Yamaha NMax

Terkait Dukungan Kepala Daerah ke Capres 01, Ganjar Nilai Bawaslu Offside

  Senin, 25 Februari 2019   Fira Nursyabani
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Istimewa)

SEMARANG, AYOBANDUNG.COM -- Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) yang menyatakan 31 kepala daerah melanggar etika berdasar Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dukungan pada calon presiden (capres) nomor 01 dibantah Gubernur Jateng,  Ganjar Pranowo. Menurutnya, putusan pelanggaran etika bukan kewenangan Bawaslu, melainkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Putusan Bawaslu tersebut diambil setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ganjar dan 31 bupati/wali kota di Jateng usai mendeklarasikan dukungan pada Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Solo beberapa waktu lalu. Jika menilik UU Pemilu, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah itu.

Namun Bawaslu kemudian menggunakan UU Pemda untuk menindak hal tersebut, meskipun UU itu bukan merupakan kewenangannya. Menyikapi hal tersebut, Ganjar menegaskan Bawaslu bersikap offside.

AYO BACA : Bawaslu Kota Bandung Tangani 8 Kasus Pelanggaran Kampanye

“Karena logikanya simpel saja. Kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu, wong itu bukan kewenangannya. Oh bukan, yang berhak menentukan itu Mendagri. Lho kok sampeyan (Bawaslu) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum kok. Ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu offside,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Senin  (25/2/2019).

Terkait kewenangan itu, Ganjar juga telah memberi penjelasan kepada Bawaslu Jateng. Menurut Ganjar, mestinya jika Bawaslu menemukan hal lain yang tidak jadi kewenangannya, tidak patut disampaikan, apalagi sampai memutuskan sebuah pelanggaran. 

“Padahal kemarin Rofiudin (anggota Bawaslu Jateng) menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran. Tapi dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda. Lalu saya tanya, kewenangan Bawaslu itu apa? Kalau wewenang Bawaslu itu mengklarifikasi atau menguji pelanggaran Pemilu ya berhenti di situ,” kata dia.

AYO BACA : Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan KBB Dilaporkan ke Bawaslu

Meski putusan itu sudah terlanjur jadi konsumsi publik, Ganjar mengatakan sama sekali belum menerima draf hasil pleno Bawaslu. Bahkan ia beberapa kali sudah berupaya untuk mendapatkan salinan draf itu, namun belum mendapat kepastian. Dia mengaku merasa sangat dirugikan dengan putusan Bawaslu tersebut.

“Maka tadi saya kontak-kontakan sama Rofiudin, apakah saya bisa mendapatkan hasil pleno Anda? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya. Sampai saat ini belum dijawab. Apakah saya mendapatkan itu otomatis? Kalau pengadilan, begitu diputus pihaknya dikasih. Lha ini kan saya belum tahu sampai saya harus aktif untuk menghubungi. Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong,” paparnya. 

Selain itu Ganjar juga mempersoalkan bukti pemeriksaan Bawaslu melalui sebuah potongan video dari vlog pribadinya saat deklarasi. Menurut Ganjar, pemotongan video tersebut tidak tepat yang akhirnya melahirkan multitafsir.

 “Tapi ketika diksi pada satu bagian video mengatakan para bupati mendukung presiden dan dipenggal di situ, maka saya kira penggalannya keliru. Tapi sah saja mereka menafsirkan begitu. Tapi saya ingatkan Anda tidak punya kewenangan lho soal etika, karena soal etika kewenangannya ada di Kemendagri. Saya yakin saya tidak melanggar. Kita sudah memilih hari Sabtu, undangan tidak ada pada bupati tapi pribadi,” jelasnya.

AYO BACA : Bawaslu RI: Tidak Ada Laporan Pelanggaran Kampanye pada Reuni 212

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar