Yamaha Lexi

Kampanye Dilarang Beri Hadiah Lebihi Rp1 Juta dan Doorpize

  Sabtu, 23 Februari 2019   Erika Lia
Ilustrasi pemilu.

CIREBON, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengancam pidana penjara dan denda bagi pelanggar kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye, baik langsung maupun tak langsung.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kota Cirebon, Supriyan, menyatakan mendekati pemungutan suara pada 17 April nanti, peserta pemilu akan semakin gencar berkampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu diatur perihal metode dan kegiatan kampanye.

AYO BACA : Kampanyekan Caleg, Seorang Kepala Desa di Kabupaten Bandung Dipenjara 3 Bulan

"Mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), hingga kegiatan lain, seperti lomba-lomba dan kegiatan kreatif lainnya," ujar Supriyan.

Dia mengingatkan, terkait peserta pemilu yang akan menggelar kegiatan lain, khususnya lomba-lomba, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Salah satunya, pengaturan jumlah frekuensi kegiatan dan hadiah lomba.

AYO BACA : Kedua Capres-Cawapres Didorong Kampanyekan Energi Terbarukan

Dia menyebutkan, untuk akumulasi hadiah maksimal Rp1 juta, sesuai Pasal 52 Ayat (4) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Selain itu, pada setiap kampanye kegiatan lainnya tersebut dilarang memberikan doorprize, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) aturan yang sama.

"Berkaitan dengan larangan itu, diatur sanksi pemilu sesuai Pasal 523 Ayat (1) di mana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta," paparnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau tim dan pelaksana kampanye memperhatikan rambu-rambu tersebut. Bawaslu Kota Cirebon sendiri mendukung kegiatan kampanye sehat dan taat aturan sebagai wujud pendidikan politik kepada  masyarakat.

"Tapi, bila sudah diimbau dan dicegah masih saja melakukan pelanggaran, kami akan proses sesuai aturan," tegasnya.

Proses penanganan pelanggaran itu sendiri, selain dari laporan juga bisa berasal dari temuan pengawas pemilu di lapangan. Bawaslu Kota Cirebon pun mengajak semua pihak bersama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas.

AYO BACA : 540 Kordes dan Korkel Samawi Dilatih Tangkal Serangan kepada Jokowi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar