Yamaha Lexi

SPPI: Penundaan Gaji, Manajemen Wajib Bayar Denda ke Karyawan

  Jumat, 22 Februari 2019   Faqih Rohman
Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Ketua Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Rhajaya Santosa menyebutkan penundaan gaji yang dilakukan oleh manajemen PT Pos Indonesia merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Perbuatan melawan hukum dan bahkan terindikasi sangat kuat sebagai tindakan balas dendam terhadap aksi damai nasional SPPI pada 28 Januari 2019," ujarnya kepada Ayobandung.com melalui pesan singkat, Jumat (22/2/2019).

AYO BACA : Kisruh PT Pos Indonesia: Gugatan SPPI Berujung Ancaman PHK

Dia mengatakan penundaan gaji selama empat hari dari 1-4 Februari 2019 merugikan puluhan ribu karyawan Pos Indonesia. Sehingga manajemen wajib membayar konsekuensi atau denda sesuai aturan perundangan ketenagakerjaan dan pengupahan yang ada. 

Lebih lanjut, disebutkan bila denda tersebut tidak diberikan kepada karyawan, maka bisa dikategorikan delik pidana.

AYO BACA : Ketum SPPI Berharap Menangkan Gugatan Atas PT Pos Indonesia

"Penundaan gaji bukan satu tetapi empat hari. Menurut aturan yang ada konsekuensi denda yang harus dibayarkan manajeman kepada karyawan yaitu 5% per hari dari gaji karyawan. Jadi rata-rata denda yang harus dibayar Rp1 juta per karyawan," katanya.

Rhajaya menjelaskan komunikasi dan koordinasi telah ditempuh SPPI, tetapi direksi dan manajemen tidak mengakomodirnya bahkan mediasi oleh komisaris dan Kementerian Tenaga Kerja pun tidak digubris.

"Karena itu PHI (pengadilan hubungan industrial) dan aksi damai akhirnya dilakukan SPPI. Hal ini untuk menyadarkan dan menghentikan sikap arogansi dan otoriter yang anti-demokrasi dan diskriminasi terhadap SPPI," jelasnya.

Dia menambahkan karyawan dan SPPI tidak mengetahui program transformasi perusahaan, hal karena manajemen tidak menginformasikannya. Namun, jika pun ada, hal itu hanya bentuk pencitraan yang selalu terjadi setiap direksi baru di PT Pos Indonesia.

AYO BACA : SPPI Gugat PT Pos Indonesia, Minta Bonus Tahun 2017 Dibayar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar