Yamaha

Bersihkan Citarum, Pemprov Jabar Tunggu Rekomendasi Insinerator dari KLHK

  Senin, 18 Februari 2019   Nur Khansa Ranawati
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Prima Mayaningtias (kanan) memberikan penjelasan terkait pembersihan Sungai Citarum. (Nur Khansa/ayobandung).

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR masih menanti rekomendasi spesifikasi insinerator, alias alat pembakaran sampah yang dapat mereduksi volume sampah secara signifikan untuk pembersihan Sungai Citarum, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, hingga saat ini dua rekomendasi teknologi insinerator yang diajukan ke KLHK belum mendapat persetujuan.

Padahal, pengadaan alat tersebut dinilai mendesak mengingat program pembersihan Citarum melalui pembentukan Satgas Citarum akan segera dilaksanakan.

"PUPR Jabar sudah minta insinerator ke KLHK yang bisa langsung dipakai, karena yang dirancang dan diusulkan belum di-approve. Insinerator yang kami ajukan masih berada dalam tahap assesment sesuai persyaratan KLHK," ungkap Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Prima Mayaningtias ketika ditemui di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/2/2018).

Adapun dua insinerator yang diajukan, Prima menyebutkan, berasal dari desain yang dimiliki Telkom University dan yang digunakan Polda Metro Jaya. Kapasitasnya berkisar antara 1-2 ton sampah per-hari.

"Ada dua usulan (insinerator) yang masuk, produk dalam negeri. Ada juga dari luar negeri yang mengajukan, tapi sampah kita kan 60% sampah basah, beda dengan luar negeri yang kebanyakan sampah kemasan kering, apalagi sudah dipilah. Teknologinya harus sesuai," jelas Prima. 

Menurutnya, dana sebesar Rp600 miliar yang dialokasikan Menko Bidang Kemaritiman untuk pembersihan Citarum pun belum dapat dicairkan. Selain karena belum ada kejelasan lebih lanjut, juga salah satunya karena insinerator berada dalam salah satu pos anggaran dana tersebut. Sehingga, molornya fiksasi alat akan berimbas pada molornya realisasi anggaran.

"Dana yang Rp600 miliar terganggu pasti ya, apalagi yang berkaitan dengan TNI. Rencananya kan turun awal bulan ini (Februari), ya bulan ini juga kan sudah mau habis," ungkapnya.

Belum lagi, lanjutnya, kapasitas TPA di Jabar masih terbilang minim untuk menampung sampah bila limpahan sampah dari Citarum harus dibuang tanpa proses insinerasi. Pasalnya, hingga saat ini TPA Legok Nangka masih berada dalam proses lelang dan TPA Sarimukti sudah habis kontrak, meski rencananya akan diperpanjang hingga 2023. 

Karena itu, pihak Dinas KLH dan PUPR Jabar berharap KLHK pusat dapat segera menyetujui usulan insinerator yang diajukan--atau segera memberi usulan alternatif yang dapat segera diterapkan.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar