Yamaha NMax

Kisruh PT Pos Indonesia: Gugatan SPPI Berujung Ancaman PHK

  Sabtu, 16 Februari 2019   Faqih Rohman
Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).(Irfan/ ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Gugatan SPPI terhadap Direksi PT Pos Indonesia di PHI Bandung dan aksi damai 28 Januari 2019 lalu berdampak pada pemberhentian Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia atau SPPI, Rhajaya Santosa sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos. Selain itu, Rhajaya diancam PHK oleh manajemen. 

Rhajaya mengatakan ancaman dan pemberhentiannya merupakan tindakan balas dendam manajeman PT Pos Indonesia kepada SPPI, karena menuntut direksi mundur akibat gagal mengelola perusahaan.

"Sebelumnya tindakan balas dendam kepada SPPI oleh manajemen dengan menunda gaji bulan Februari selama empat melalui holding statement, tindakan balas dendam ini pun terus berlanjut," ujarnya kepada Ayobandung.com melalui keterangan resmi, Sabtu (16/2/2019).

Dia menyebutkan manajemen saat ini tengah membidik sejumlah anggota SPPI lainnya yang terlibat dalam aksi damai pada 28 Januari lalu. Manajemen mengancaman akan memberikan hukuman disiplin hingga pemotongan gaji.

"Bahkan ada yang dieksekusi hukuman disiplinnya dengan memotong gaji. Sebelumnya ada beberapa anggota SPPI dari Jakarta dipotong gaji dan uang transportasinya karena mempersiapkan materi dan mengikuti sidang PHI (pengadilan hubungan industrial)," katanya. 

AYO BACA : SPPI Gugat PT Pos Indonesia, Minta Bonus Tahun 2017 Dibayar

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh manajemen merupakan Union Busting yang telah melanggar TAP MPR RI dan UUD 45 serta peraturan ketenagakerjaan, HAM, dan kebebasan berserikat.

"Tindakan balas dendam dan Union Busting kepada SPPI dan para pengurusnya adalah perbuatan yang melanggar etika jabatan dan kejahatan dalam jabatan," sebutnya.

Rhajaya meminta kepada DPC dan DPW SPPI untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen PT Pos Indonesia di kantor masing-masing. Hal ini sebagai persiapan pembuatan laporan kepada pihak berwenang. 

"Pendataan seksama disertai bukti-bukti tersebut harus dilanjutkan tindakan hukum jika kesepakatan tersebut gagal mencapai harmonisasi hubungan industrial," pungkasnya.

Simak Juga Video Pilihan Berikut Ini:

 

AYO BACA : Buntut Aksi, Puluhan Ribu Pegawai PT Pos Tidak Digaji

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar