Yamaha Lexi

Liputan Khas: Sertifikasi Profesi Musik Dinilai Konyol dan Tidak Substansial

  Kamis, 14 Februari 2019   Nur Khansa Ranawati
Dave Manullang, gitaris Green Dolphin Street. (Nur Khansa Ranawati/ayobandung.com)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pro kontra Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan masih berlanjut hingga saat ini. Sejumlah pasal dinilai bermasalah, mulai dari kecenderungan menjadi pasal karet, aturan tumpang tindih, dan substansi dari poin-poin sejumlah pasal yang dianggap tidak masuk akal karena secara umum dinilai membatasi kebebasan bereskpresi.

Salah satunya yang memancing kontroversi adalah soal sertifikasi musisi. Draf aturan soal sertifikasi musisi tertuang dalam pasal 32, 33, dan 34 RUU Permusikan.

Pasal pertama yang menyebut masalah sertifikasi ini adalah pasal 32. Di dalamnya terdapat tiga ayat yang membahas soal uji kompetensi yang harus dijalani oleh musisi.

Ketiga pasal tersebut berbunyi :

(1) Untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi pelaku musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.

(3) Standar kompetensi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.

Salah seorang musisi Kota Bandung, Dave Manullang, yang tergabung sebagai gitaris di band Green Dolphin Street, mengaku pernah mengikuti rangkaian tes sertifikasi musisi yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dia mengikuti Program Sertifikasi Profesi Musik Penyanyi dan Instrumentalis yang diselenggarakan pada 17-19 Desember 2018 di Studio DH Production Jalan Cilengkrang, Ujung Berung.

Kegiatan sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia (LSPMI)  dan DPD Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Jawa Barat.  Dave mengaku mendapat pesan langsung dari akun media sosial Instagram PAPPRI Jabar berisi ajakan untuk mengikuti program sertifikasi di alamat yang dimaksud.

Sejumlah rekan-rekannya pun mengetahui info serupa, yang mayoritas beredar via group chat. Dave dan sejumlah rekannya tersebut kemudian memutuskan untuk datang meskipun respon mereka berbeda-beda. Ada yang memang tertarik, ada pula yang tidak.

“Iming-imingnya adalah sertifikasi, menurut saya saat itu sih ya bagus saja, dalam bentuk apa dulu. Baru setelah datang, ternyata sertifikasi yang dimaksud dengan ujian yang dilakukan sebenarnya tidak berhubungan, ungkap Dave ketika ditemui Ayobandung.com di bilangan Gudang Utara, Selasa (12/2/2019) sore.

Ketuanya saat itu  bilang bahwa sertifikasi ini nanti akan diwajibkan oleh pemerintah. Sebelum ramai wacana RUU Permusikan ini, kami sudah khawatir.  Apakah kalau tidak lulus kami tidak bisa berkarya lagi?” tambah dia.

Kala itu, Dave mengatakan bahwa musisi yang datang terbilang cukup banyak, sekitar 100 orang. Mayoritas yang datang, sepengamatannya, merupakan musisi yang bekerja secara reguler di hotel-hotel.

Ketika menjalani tes pertama, yang berbentuk uji materi, Dave dan rekannya sudah merasa enggan. Pasalnya, peserta harus mengisi lembar soal sebagaimana laiknya ujian formal. “Kita merasa ini seperti ‘jebakan Batman’. Saya di sana sama sekali enggak ikut ngerjain tes tersebut, tapi masih penasaran juga dengan ujung rangkaian tes ini seperti apa,” tuturnya.

Setelah uji materi yang dilakukan berdasarkan pengelompokkan per-instrumen, tes selanjutnya adalah membaca not balok dan memperagakan teknik bermain alat musik yang dipilih. “Persis seperti anak SD,” ungkap Dave.

Terakhir, setiap peserta yang telah mendemonstrasikan kemampuan bermain musiknya secara perorangan diminta untuk memainkan instrumen tersebut secara beregu dengan memilih rekan musisi lainnya.

“Saya dan teman-teman di situ enggak ikut lagi. Kita memang menolak, tapi tidak tahu sejauh ini,” jelasnya.

 

Tidak Substansial dan Tak Perlu Diwajibkan

Hal pertama yang dianggap mengganjal dari rangkaian tes sertifikasi tersebut, bagi Dave dan rekan-rekannya, adalah isinya yang tidak dinilai tidak substansial dan kurang tepat sasaran.

“Kita biasa kerja dan berkarya tanpa batasan, disuruh baca not balok, ya bingung, kata dia.

Elemen-elemen yang menjadi subjek tes dianggap Dave tidak saling terhubung satu sama lain. Serangkaian tes yang diadakan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan musisi untuk menelurkan sebuah karya. Alih-alih, Dave menganggap serangkaian tes yang dilakukan konyol belaka.

“Masalah ini terlalu konyol untuk dibilang salah. Gak masuk akal. Kalau mau diterapin, ini kejauhan. Sertifikasi perlu tapi yang dilihat dari kebutuhan masing-masing karyanya,” ucapnya.

Kedua, Dave dan rekan-rekannya menganggap bahwa sertifikasi musisi seharusnya tidak diwajibkan kepada seluruh musisi. Pasalnya, kebutuhan tiap musisi dalam berkarya sangat beragam dan tidak bisa disamaratakan.

“Saya setuju dengan teman-teman koalisi (Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan) bahwa sertifikasi  dijadikan opsi. Untuk pegawai hotel ya silahkan saja, pemain orkestra bisa, atau guru musik yang mengajar teori musik. Kalau semuanya harus seperti itu (disertifikasi), ya itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Dave mengatakan bahwa saat itu dia dan peserta lain tidak mengeluarkan biaya untuk menjalani rangkaian tes. Namun, Dave mengatakan, berdasarkan keterangan penyelenggara, ke depannya biaya tes sertifikasi musisi akan dibebankan sebesar Rp1.500.000 per orang.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar