Yamaha

Mensos Disambut Demo Ketika Membagikan Bantuan Alat Bantu Dengar di Bandung

  Rabu, 13 Februari 2019   Faqih Rohman Syafei
Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita disambut pendemo dalam acara pembagian alat bantu dengar di Gedung Serba Guna Wyata Guna Jalan Pajajaran, Kota Bandung disambut aksi demo Forum Akademisi Luar Biasa (Formal), Rabu (13/2/2019). (Faqih Rohman/ayobandung)

CICENDO, AYOBANDUNG.COM--Kedatangan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara pembagian alat bantu dengar di Gedung Serba Guna Wyata Guna Jalan Pajajaran, Kota Bandung disambut aksi demo Forum Akademisi Luar Biasa (Formal), Rabu (13/2/2019). Pendemo menuntut mencabut Permensos No. 18 Tahun 2018.

Berdasarkan pantauan ayobandung.com, sekitar puluhan penyandang disabilitas menggelar aksi demo di depan Gedung Wyata Guna lokasi acara pembagian alat bantu dengar. Selama aksi, mereka membawa spanduk bertuliskan "Jangan Rengut Cita-cita Dan Masa Depan Kami Segera Cabut Permensos 18 2018.

Koordinator aksi, Kharisma Nurhakim mengatakan penetapan Permensos 18 bertentangan dengan amanat UUD Pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 tentang kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Lebih lanjut,  disebutkan juga pada UU No. 8 Tahun 2016 negara wajib memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas secara utuh tanpa dikurangi. 

"Fokus keresahan kami yakni terkait dengan peralihan nomenklatur dari Panti Sosial Bina Netra (PSBN)  menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) mengakibatkan berkurangnya pelayanan oleh Wyata Guna kepada para kliennya secara signifikan kualitas dan kuantitas," ujarnya ketika berorasi, Rabu (13/2/2019).

Dia menyebutkan tujuan dari aksi demo ini meminta pemerintah mencabut Permensos 18 Tahun 2018, dan mengkaji ulang Permensos 7 Tahun 2017. Selain itu hentikan juga pembatasan jumlah klien serta degradasi dan limitasi pelayanan.

"Cabut Permensos 18 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial," katanya.

Sambungnya, untuk melindungi hak-hak disabilitas sesuai UU 8 Tahun 2016 pemerintah harus segera melaksanakan kewajiban dengan membentuk Komisi Disabilitas Nasional. Terlebih sekarang ini banyak kasus terkait kemanusiaan dan mal-administrasi menyangkut kaum disabilitas. 

"Setelah dua tahun UU ini disahkan seharusnya pemerintah membentuk Komisi Disabilitas Nasional," katanya.

Mensos sempat mendengarkan tuntutan para pendemo sebelum menyerahkan bantuan alat bantu dengar. Dia mengatakan akan menindak lanjuti terkait tuntutan ini.

"Kami terima, saya akan undang nanti," katanya kepada pendemo
 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar