Yamaha Lexi

Dari Desa, Meraih Masyarakat Sejahtera

  Rabu, 13 Februari 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi. (Pixabay)

Secara umum urbanisasi disebabkan oleh terjadinya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Kota menjadi kutub magnet yang menarik masyarakat desa untuk mengadu nasib di sana. Harapan bisa sukses dan bisa memperbaiki taraf dan tingkat kesejahteraan kehidupan keluarganya adalah cita-cita yang terasa sulit bila tetap tinggal di desa.

Hal yang wajar karena ketersediaan lapangan pekerjaan di kota memang jauh lebih banyak dan lebih menjanjikan dibandingkan di desa. Namun, hal ini tidak bisa terus dibiarkan. Jika terus terjadi akan menimbulkan permasalahan sosial baru, tidak hanya bagi kota yang dituju, tapi desa yang ditinggalkan.

Kota-kota yang menjadi pusat pembangunan perekonomian merupakan tempat yang paling mungkin untuk dituju kaum urban. Hal ini jelas akan menciptakan potensi naiknya angka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan munculnya daerah permukiman kumuh baru.

Apalagi secara umum mereka datang dengan bekal keterampilan yang minim dan pendidikan formal yang relatif rendah. Karenanya, mereka tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Sementara itu, bagi desa yang ditinggalkan juga akan memberatkan, karena desa kehilangan banyak tenaga kerja produktif yang mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat dan terkesan sulit untuk dilakukan pengembangan.

Unit terkecil pemerintahan dalam lingkup tata kelola pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan nama Desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk melakukan tata kelola potensi yang dimiliknya untuk kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat dijadikan sebagai momentum awal yang sesuai untuk mulai menata ulang secara komprehensif tentang strategi pembangunan nasional yang menjadikan Desa sebagai dasar dari pola pembangunan yang menyeluruh.

Undang-Undang Desa ini menjadikan desa sebagai pelaku utama bahkan dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat desa.

Perbedaan yang lebih mendasar lagi adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah dalam UU tentang Desa yang terakhir tersebut desa dijadikan bahkan dapat dikatakan berperan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan UU yang terdahulu yang menjadikan desa sebagai objek pembangunan.

AYO BACA : Steve Jobs Termasuk 5 Orang Terkenal yang Pernah Miskin

Pembangunan dengan melakukan peningkatan kualitas wilayah perdesaan menjadi begitu sangat penting, karena struktur ekonomi perdesaan berada dalam kondisi yang tidak memberikan peluang perbaikan kualitas kesejahteraan dibandingkan dengan struktur perkotaan. Karenanya, menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan pembangunan di perdesaan sekaligus upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai keserasian dengan wilayah di perkotaan merupakan pekerjaan yang dari sisi waktu memiliki nilai urgensi yang tinggi.

Ini penting agar realitas pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan yang tidak seimbang sebagaimana selama ini terjadi dan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan tidak berkelanjutan. Desa yang lebih berkesan sebagai kelompok masyarakat yang hidup secara tradisional, mempunyai banyak ketertinggalan dibanding dengan dengan kota, bisa diperkecil disparitasnya

Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan desa seharusnya sudah tidak lagi menjadi masalah. Karena isi pesan utama yang menjadi amanat UU Desa sangatlah jelas, Pemerintah Pusat wajib memberikan alokasi dana desa dari APBN yang besarannya naik secara berkala di setiap tahunnya.

Pada tahun 2015, besaran dana desa yang disediakan sebesar Rp20,7 triliun. Hal ini berarti setiap desa secara rata-rata akan mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta, tentunya tetap ada skala prioritas dalam penentuan dana desa per desa.

Tahun 2016, dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp46,98 triliun. Berarti rata-rata setiap desa mendapatkan sebesar Rp628 juta, dan untuk tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata alokasi setiap desa berada pada kisaran angka Rp800 juta.

Program dana desa ini keberanian lebih bersifat politis dari pemerintah. Meskipun orang debat mengenai desa siap atau tidak siap, pemerintah tetap maju dengan prinsip program ini harus dicoba. Karena kalau tidak dicoba masyarakat desa tidak pernah siap. Kalau tidak siap kita tidak akan pernah mulai. Kalau tidak mulai kita tidak ada perubahan. Berapa triliun pun yang dikeluarkan pembangunan tidak akan efektif karena pemerintah pusat tidak mungkin akan pernah tahu kebutuhan di 74.754 desa.

Tantangan terbesar pelaku pembangunan saat ini adalah memastikan dana desa yang telah dialokasikan sedemikian besar tadi bisa didayagunakan oleh Pemerintahan Desa ke dalam bentuk program yang tepat guna dan tepat sasaran.

Tidak selalu untuk pembangunan dan perbaikan  infrastruktur di desa, dana desa bisa dan sebaiknya diarahkan untuk mendorong munculnya usaha-usaha baru yang mengoptimalkan potensi sumber daya di wilayah desa menjadi sebuah keunggulan usaha.

Dapat juga dana desa secara proporsional dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal dan pendirian BUMDesa yang bergerak di bidang usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan keuntungan. Dengan begitu, dana desa tidak hanya didayagunakan untuk program-program yang bersifat konsumtif namun juga produktif dan benar-benar menggerakkan perputaran roda perekonomian masyarakat desa itu sendiri.

AYO BACA : Ini Upaya Pemkot Bandung Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Pendidikan dari Kepala Desa tentu sangat berperan dalam menentukan jenis ragam dan kualitas dari pengunaan dana desa untuk membangun desanya. Dengan tidak sama sekali mengecilkan arti pengalaman memimpin desa maka kualitas pendidikan akan memberikan peluang kepada Kepala Desa untuk secara lebih dewasa dan bijaksana sesuai dengan masukan dari seluruh perangkat yang ada di desa untuk melakukan pemanfaatan dana desa secara seksama dan lebih bertanggung jawab. Hal ini bukan hanya kepada kualitas pembangunan tetapi juga berlaku terhadap kualitas administrasi penggunaan dana desa tersebut.

Apabila membandingkan data Potensi Desa yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2018, untuk di Provinsi Jawa Barat dapat diperbandingkan bahwa pendidikan Kepala Desa di Jabar yang berpendidikan Sekolah Dasar atau kurang di tahun 2018 adalah 0,12%. Artinya berkurang dari angka tahun 2014 yaitu 0,28%.

Untuk pendidikan Kepala Desa setingkat SMP di tahun 2018 juga menurun menjadi 7,54% dari angka tahun 2014 yang sebesar 14,24%.

Sementara itu, pendidikan Kepala Desa setingkat SMA di tahun 2018 adalah 58,00% dan 2014 sebesar 56,77%.

Untuk pendidikan Kepala Desa setingkat DIII atau lebih pada tahun 2018 adalah sebesar 34,35% naik dari tahun 2014 yang hanya sebesar 28,71%.

Pada jabatan Sekretaris Desa pendidikan dengan model serupa dengan perkembangan Pendidikan Kepala Desa dari tahun 2014 ke 2018. Pendidikan terbanyak Sekretaris Desa adalah pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Akan tetapi, kenaikan tertinggi ada pada pendidikan Sekretaris Desa ada pada pendidikan DIII atau lebih dengan kenaikan 2,19% menjadi 37,94% pada tahun 2018 dari tahun 2014 sebesar 35,75%.

Hal yang menjadi tantangan utama dalam pengunaan dana desa adalah kepala desa tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan merasa dirinya hebat hanya karena menjadi pemimpin desa, tetapi harus mau dan mampu belajar mengenai kewirusahaan modern berorientasi pada profit dan pemberdayaan komponen masyarakat sesuai dengan kondisi kekinian.

Hal di atas dikarenakan dana desa harus digunakan untuk mampu mengarahkan seluruh warga desa agar bisa mendidik dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan.

Kewirausahaan warga desa ini jelas tidak bisa lahir dan tumbuh berkembang sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki warga desa harus dipecahkan oleh kepala desa serta jajarannya. Perlu juga diberikan pemahaman kepada Kepala Desa bahwa pembangunan desa tidak lagi harus selalu pembangunan infrastruktur, melainkan dari masalah pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaannya. Karena yang terjadi selama ini pengembangan kerirausahaan dan pemberdayaannya sering dianggap hanya sebagi agenda lanjutan setelah fisik. Dengan begitu, seringkali pembangunan fisik tidak menjawab kebutuhan warga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Paradigma ini harus dirubah karena kini desa harus pula memposisikan dirinya sebagai mesin pertumbuhan dan pengembangan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas ekonomi yang efektif bagi warga.

Potensi pendidikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengalami kenaikkan kualitas secara umum di propinsi Jawa Barat dari tahun 2014 ke tahun 2018. Potensi dana desa juga semakin menunjukkan peningkatan kuantitasnya. Dengan kedua potensi tersebut maka perbaikan kualitas pembangunan demi kesejahteraan rakyat dengan penurunan kemiskinan, peningkatan jumlah pekerja di desa dan perbaikan kualitas infrasturktur di wilayah desa bukanlah sekedar potensi impian semata tetapi realitas yang siap kita jelang.

Toto Sugianto

Statistisi Pelaksana Lanjutan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

AYO BACA : Kemiskinan dan Kebahagiaan Anak

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar