Yamaha Lexi

H-64 Pemilu 2019: Kesiapan KPU Kota Bandung Capai 85 Persen

  Selasa, 12 Februari 2019   M. Naufal Hafizh
Ketua KPU Kota Bandung Suharti pada kegiatan Bandung Menjawab di Taman Sejarah Jalan Aceh, Selasa (12/1/2019). (Humas Setda Kota Bandung)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—H-64 Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menyatakan kesiapannya telah mencapai 85 persen. Sisanya, KPU Kota Bandung masih menyelesaikan rekrutmen petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara, sosialisasi, dan surat suara.

"Sejauh ini persiapan kita sudah 85 persen, tinggal menunggu pengiriman surat percetakan," ujar Ketua KPU Kota Bandung Suharti, Selasa (12/1/2019), seperti dalam keterangan resmi yang diterima Ayobandung.com.

Suharti mengungkapkan, pada Pemilu mendatang, Kota Bandung membutuhkan sebanyak 49.721 anggota KPPS. Anggota tersebut akan menjadi petugas di 7.103 tempat pemungutan suara, dengan setiap TPS diisi 7 petugas.

AYO BACA : Kualitas Segel Kotak Suara Pemilu 2019 Mencemaskan

“Sekarang proses mapping oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), tinggal pengumuman resmi di akhir Februari," katanya. 

Sementara itu, untuk target pemilih, Suharti optimistis pemilih di Kota Bandung bisa melebihi target nasional yaitu 77,5%. Untuk meraih target tersebut, KPU berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Disdukcapil) menggelar kegiatan Goes To School dan Goes to Campus. Kegiatan tersebut meliputi perekaman KTP-elektronik bagi murid SMA yang beranjak 17 tahun. 

"Target kita sesuai target nasional di 77,5%. Kita yakin angka itu bisa lebih dengan contoh saja ketika Pilkada kemarin di 76,62 persen, yakin bisa meningkatkan pertisipasi," tuturnya. 

AYO BACA : Mappilu PWI Siap Sukseskan Pemilu yang Damai dan Berkualitas

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Zacky Muhammad Zamzam mangatakan, untuk meminimalisasi pelanggaran, pihaknya berkoordinasi dengan partai politik agar tetap mengikuti aturan yang ada, khususnya pemasangan alat peraga kampanye.

"Beberapa pelanggaran APK itu ternyata oleh pihak ketiga. Mereka yang memasang tidak mengetahui aturan. Kita juga mengimbau ke tim kampanye yang menggunakan jasa pihak ke tiga untuk memasang APK itu harus berkoordinasi sehingga bisa memantau lokasi pamasangan sesuai rekomendasi," katanya. 

Zacky menambahkan, sejumlah lokasi yang dilarang dipasang APK di antaranya tempat ibadah, sekolah, lingkungan pemerintah, dan kendaraan umum. 

"Kita sudah tertibkan 3 trayek angkutan umum yang memasang APK. Trayeknya, Elang-Cicadas, Kebon Kelapa-Ledeng, dan Elang-Gedebage. Ternyata mereka dibayar Rp50.000,” katanya.

AYO BACA : Langgar Aturan, 8000 Alat Peraga Kampanye Diamankan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar