Yamaha Lexi

Liputan Khas: Budi Arab Nilai RUU Permusikan Kebiri Kreativitas

  Selasa, 12 Februari 2019   Nur Khansa Ranawati
Budi Arab. (djarumcoklat)

SUKASARI, AYOBANDUNG.COM--Musisi blues asal Kota Bandung, Mohammad Budi Irawan alias Budi Arab menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan yang belakangan tengah hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan, dari musisi hingga akademisi.

Ia menilai substansi RUU tersebut ‘ajaib’. Dia yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut menilai RUU Permusikan sangat berpotensi mengebiri kreativitas musisi dalam mengekspresikan karyanya.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam diskusi "Pro-kontra RUU Permusikan" di kampus Seni Musik Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Setiabudhi Bandung, belum lama ini. Dia menganggap sejumlah pasal dalam RUU tersebut bermasalah, termasuk pasal 5 yang berisikan tujuh larangan dalam melakukan Proses Kreasi bermusik.

AYO BACA : Liputan Khas: Musisi Underground Bandung Tolak Tegas RUU Permusikan

Adapun bunyi Pasal 5 RUU Permusikan adalah :

Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang:
a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan;
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau
g. merendahkan harkat dan martabat manusia.

“Pasal 5 ini menurut saya sangat mengebiri kreatifitas. Dan itu tidak mungkin kalau kita lakukan. Kebayang enggak? Kita ambil contoh teman-teman musisi punk atau musisi underground, dengan lirik-lirik mereka seperti itu (umumnya menentang kekuasaan) mereka akan ‘mati’, kalaupun mereka tampil, mereka bisa ditangkap melalui undang-undang ini,” jelas alumni Fakultas Hukum Unpas tersebut.

AYO BACA : Liputan Khas: RUU Permusikan yang Tak Lindungi Musisi

Dia menyayangkan hal tersebut mengingat musisi yang cenderung mendapat stigma ‘pembangkang’ kekuasaan tersebut juga tak jarang mampu berprestasi di kancah internasional. Pun poin yang menyebutkan membawa pengaruh negatif budaya asing juga dinilai terlalu subjektif.

“Kalau dilihat secara fair, musisi-musisi itu juga sudah main hingga ke Eropa. Saya sangat tidak setuju. Selain sangat membatasi juga termasuk pembodohan. Poin yang menyatakan tidak boleh membawa budaya negatif itu tidak jelas, negatif menurut siapa? Tolong dikaji lagi. Belum tentu hal yang saya bilang negatif itu juga dianggap negatif oleh orang lain,” jelas Budi.

Di samping itu, dia juga mengkritisi Pasal 18 yang menyatakan bahwa pertunjukkan musik diselenggarakan harus melibatkan promotor yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukkan. Menurutnya, panggung musik skala kecil jelas akan kesulitan untuk memenuhi poin tersebut.

“Di pasal 18 ada keterangan yang mengatakan bahwa pertunjukkan musik diselenggarakan dengan melibatkan aktor dan promotor musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan. Kebayang saja saat ada perayaan panggung musik Agustusan, bisa dibubarkan oleh polisi karena tidak punya lisensi sehingga tidak berizin,” ungkapnya.

Pun halnya dengan Pasal 19, yang menyatakan bahwa promotor penyelenggara acara musik yang menampilkan musisi dari luar negeri wajib menampilkan musisi Indonesia--yang tersertifikasi--sebagai aksi pembuka. Budi menolak rancangan aturan tersebut karena dinilai berpotensi membatasi wawasan masyarakat dalam bermusik seluas-luasnya. Belum lagi bila syarat tersebut dianggap memberatkan oleh musisi luar negeri yang bersangkutan, yang tidak mustahil menimbulkan keengganan untuk mereka tampil di Indonesia.

“Bila ini berlaku, misalnya kita ingin menonton band legendaris luar negeri dan pihak manajemennya tidak ingin ada band pembuka, bisa jadi enggak kesampaian keinginan kita menonton band internasional. Itu menurut saya sangat berbahaya, membatasi wawasan kita sebanyak-banyaknya dalam bermusik. Melihat ketiga pasal ini saja, menurut saya RUU Permusikan harus ditolak,” pungkasnya.

AYO BACA : Liputan Khas: RUU Permusikan Dinilai Memberatkan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar