Yamaha Mio S

Merangkai Asa Menjadi Desa Sehat

  Senin, 11 Februari 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Bersama wujudkan desa sehat. (Istimewa)

Indonesia sebagai negara besar memiliki konsekuensi dan masalah besar juga seperti masalah ekonomi, sosial-politik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Pembangunan kesehatan secara nasional ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat sehingga mampu membentuk tingkat kesehatan masyarakat menjadi derajat yang sebaik-baiknya. Secara sosial dan ekonomis hal ini dapat dijadikan sebagai modal atau investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.

Seluruh unsur penyelanggara negara baik di pusat maupun daerah bertanggungjawab atas terbentuknya masyarakat yang sehat. Tidak luput pula peran serta aktif dari masyarakat harus dilibatkan secara optimal untuk mengubah dan memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungannya. Perilaku inilah yang menjadi pintu masuk terciptanya masyarakat yang sehat.

Kondisi ini yang kemudian melahirkan sebuah ide diperlukannya sebuah konsep percepatan pembangunan kesehatan yang menjadikan desa sehat sebagai basisnya. Dengan ide utamanya adalah membuat masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas keterjangkauan akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar mereka sebagai objek pembangunan dan tentunya juga mempertimbangkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesehatan, maka melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah ditetapkan suatu kebijakan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan atau lebih populer disebut Program Perdesaan Sehat. Program Perdesaan Sehat ini sangat memiliki relevansi demi terciptanya peningkatan kualitas percepatan pembangunan kesehatan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni proses awal harus dimulai dari perdesaan, hal ini harus dimaklumi mengingat desa merupakan sumber kekuatan dari negara dan di desa pula sebagian besar masyarakat Indonesia berada. Dengan begitu, desa harus menjadi prioritas sesungguhnya dari rencana implementasi pembangunan nasional, tidak terkecuali di bidang kesehatan.

Program Perdesaan Sehat yang telah diluncurkan tersebut akan memiliki lima fokus pilar sebagai bentuk intervensi pembangunan yang diarahkan pada 1) Tersedianya Dokter Puskesmas untuk semua Puskesmas, 2) Tersedianya tenaga Bidan Desa untuk seluruh Desa, 3) Ketersediaan sumber air bersih yang dapat diakses setiap Rumah Tangga, 4) Ketersediaan sarana sanitasi yang baik, serta 5) Pemenuhan Gizi seimbang terutama bagi Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita.

Berikut adalah ulasan tetang kelima fokus desa sehat:

Tersedianya dokter puskesmas untuk semua puskesmas

Ketersediaan ini diartikan sebagai adanya petugas dengan pendidikan S1 kedokteran yang siap sedia memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Apabila diperlukan di luar jam kerja Puskesmas dokter puskesmas tersebut juga harus siap dan bersedia untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh pasien di puskesmas tersebut.

Di samping itu, hal yang perlu mendapatkan perhatian juga adalah tenaga dokter yang tinggal di desa. Data dari Potensi Desa pada tahun 2018 menunjukkan di Jawa Barat bahwa 27,51 % desa (dari total 5.957 desa di Propinsi Jawa Barat) memiliki dokter pria yang tinggal di desa, 21,59% desa memiliki dokter wanita yang tinggal di desa sedangkan untuk dokter gigi hanya 10,74% desa yang memiliki dokter gigi yang tinggal di desa.

Tersedianya tenaga bidan desa untuk seluruh desa

AYO BACA : Dana Desa di Kabupaten Bandung Capai Rp597 Miliar

Ketersediaan bidan sebagai tenaga penolong persalinan di desa secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan. Tanpa ada petugas medis maka peluang terjadinya kematian bayi saat lahir dan ibu hamil pada saat proses persalinan atau setelah persalinan semakin besar.

Angka persentase desa yang memiliki bidan yang tinggal di desa untuk provinsi Jawa Barat sudah menunjukkan angka yang sangat tinggi. Data potensi desa tahun 2018 menunjukkan bahwa 94,71% desa memiliki tenaga kesehatan dengan status bidan.

Ketersediaan sumber air bersih yang dapat diakses setiap rumah tangga

Air adalah sumber kehidupan. Artinya manusia akan sulit menjalankan kehidupannya tanpa ada air. Manusia pasti membutuhkan air bersih baik untuk konsumsi maupun kebutuhan sanitasi lainnya. Ketersediaan sumber air bersih telah menjadi isu sentral bagi terbentuknya sebuah lingkungan yang sehat.

Data dari Podes tahun 2018 meemberikan gambaran tentang jumlah desa dan kulitas memiliki sumber air untuk minum yang dimiliki sebagian besar warganya. Berikut ini datanya, desa yang memiliki penggunaan air untuk minumnya bersumber dari air isi ulang adalah sebesar 25,48% dari total desa yang ada di Jawa Barat. Sebanyak 24,79% desa mayoritas penduduknya menjadikan sumur sebagai sumber air minumnya. Di susul sumur bor atau pompa sebagai sumber air minumnya yang digunakan oleh 22,02% dari keseluruhan desa di Jawa Barat.

Ketersediaan sarana sanitasi yang baik

Salah satu aspek penilaian sanitasi yang baik adalah ketersediaan jamban untuk setiap rumah tangga di wilayah tersebut. Masih dari data Podes 2018, 93,23% desa di Jawa Barat sebagian besar penduduk di desa tersebut sudah memiliki jamban sendiri sebuah indikasi kualitas kesehatan di Jawa Barat sudah sangat baik. Hanya yang disayangkan adalah bahwa masih terdapat 0,79% desa yang sebagian besar masyarakatnya belum menggunakan jamban sebagai saran pembuangan kotorannya.

Pemenuhan gizi seimbang terutama bagi ibu hamil, menyusui, dan balita

Posyandu dan Posbindu adalah program pemerintah yang dijalankan untuk menjadi kontrol langsung untuk masyarakat agar tidak terjadi kasus kekurangan gizi terutama pada balita dan ibu hamil atau menyusui. Posyandu juga berperan aktif dalam kegiatan imunisasi balita di wilayahnya.

Masih dengan menggunakan data Podes 2018, tercatat bahwa 99.71% desa di Jawa Barat sudah memiliki posyandu dengan aktivitas minimal satu kali satu bulan, 15,13% desa (di antara 99,71%) bahkan sudah mampu melaksanakan aktivitas posyandunya lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Untuk Posbindu tercatat 39,90% desa di Jawa Barat sudah memiliki Posbindu aktif.

Kondisi dari hasil Podes 2018 yang sudah dipaparkan di atas, selain sebagai potensi juga merupakan tatangan bagi aparat desa dan segenap perangkat pelaku pembagunan terutama di bidang kesehatan untuk mampu menciptakan kondisi desa sehat yang menjadi amanah dari pembukaan UUD tahun 1945 pada kata-kata “Memajukan kesejahteraan umum ....”.

AYO BACA : Sebagian Besar Desa Endemik DBD, Jumantik Masih Minim

Menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat desa baik aparatur pemerintahan desa untuk dapat dan mampu meningkatkan ke lima indikator desa tersebut di atas. Hal yang juga menjadi tidak kalah pentingnya adalah peranan para tokoh pemuda, tokoh agama atau adat, tokoh pendidik dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Semua komponen masyarakat seharusnya dapat secara bersama bersinergi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya paradigma desa sehat bagi upaya peningkatan kualitas hidup bersama. Hal ini diungkapkan oleh dr. M. Saleh Tualeka, SpM., M.Kes, pada tanggal 29 Maret 2017.

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat melalui pengalokasian dana desa (ADD) pada era sekarang ini sangatlah mungkin untuk dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah desa untuk merencanakan program-program berkualitas baik program jangka pendek, menengah, serta jangka panjang dengan menjadikan terbentuknya kesehatan masyarakat sebagai acuan yang mendasarinya. Tentu penerapan program ini haruslah bersifat partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa sehingga ada tanggung jawab bersama seluruh warga masyarakat terhadap evaluasi dan pencapaian program yang memberikan dampak positif bagi peningkatan status atau derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Optimalisasi keterlibatan masyarakat

Program Desa Sehat adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan partisipasi aktif dari segenap potensi yang dimiliki warga dan kelompok masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga dan lingkungan yang sehat. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pengembangan perilaku mandiri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan perbaikan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan penyertaan yang selaras dengan pokok masalah dan skala kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat desa. Dengan begitu, ada upaya-upaya sinergis dari segenap lapisan masyarakat desa disesuaikan dengan peran dan fungsinya untuk bersama menerapkan prinsip-prinsip hidup yang sehat dalam semua aspek kehidupan.

Totalitas peran serta aktif dari masyarakat dalam pembentukan “Desa Sehat” sangatlah diperlukan, sedangkan institusi atau lembaga pelayanan kesehatan hanya sebagai motivator atau pembimbing dalam upaya-upaya kesehatan masyarakat.

Sebab secara umum kondisi lingkungan alam di Provinsi Jawa Barat masih dapat dikatakan sebagai daerah yang asri dan belum tergolong parah kerusakan lingkungannya kecuali di sebagian kecil saja wilayah yang sudah mulai terindikasi kerusakan lingkungan terutama di lingkungan atau daerah pertambangan.

Pada bidang kesehatan ini, peran dari masyarakat desa harus dapat terwujud dalam upaya mendorong setiap individu, keluarga, dan atau lembaga masyarakat termasuk swasta mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Dengan mengembangkan kemampuan untuk menyehatkan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya, serta menjadi pelaku perintis kesehatan dan pemimpin yang menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan dalam upaya terbentuknya desa sehat dapat dilakukan dengan lebih seksama.

Paradigma “Desa Sehat” ini tentu menjadi harapan bagi seluruh warga masyarakat desa dalam upaya bersama menata kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan peran aktif. Dalam kondisi ini masyarakatlah yang akan mewujudkan suatu pemerintahan desa, dan masyarakat desa yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, berperilaku hidup sehat dan bersih sehingga mampu produktif, berdaya saing, mandiri, bahagia, dan sejahtera.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan bisa menginisiasi kita semua, khususnya yang ada diperdesaan, untuk mengambil peran bersama dalam mewujudkan asa dan harapan “Desa Sehat”. Sebagai sebuah gerakan Desa Sehat diharapkan dapat mengubah perilaku dan pengetahuan guna menata kehidupan masyarakat desa yang lebih baik dan sehat demi peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena sesungguhnya potensi kerusakan lingkungan masih sangat minimal dan potensi kesadaran masyarakat di Jawa Barat masih sangat baik.

Asep Hermansyah, S.ST

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analsis Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

AYO BACA : Memangkas Desa Tertinggal Dengan Dana Desa

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar